Oleh : Saur S. Turnip

ASKARA - Pagi yang penuh harap di kaki gunung
Hari baru menyingsing di Lombok. Kabut tipis merangkak di sela-sela pohon cemara gunung, menutupi jalur tanah yang akan segera dilewati ratusan pendaki dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan semangat yang sama: ingin menaklukkan Gunung Rinjani, merasakan debur angin di bibir kaldera, mengabadikan sunrise dari Plawangan Senaru, lalu pulang membawa cerita tentang keindahan Indonesia.

Di pintu masuk Taman Nasional Gunung Rinjani, petugas BTNGR sibuk memeriksa surat izin, menanyai pendaki apakah cukup membawa logistik, memeriksa surat keterangan sehat, dan mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Semua tampak teratur. Senyum dan canda mewarnai antrian panjang. Namun di balik semua itu, tak banyak yang menoleh pada pertanyaan paling mendasar: seandainya nanti ada yang sakit parah atau kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Adakah sistem keselamatan yang benar-benar siap dan profesional untuk menolong?

Ketika berita duka datang dari puncak tropis

Belum lama ini, suasana cerah Gunung Rinjani terusik oleh kabar yang menghentak: seorang pendaki asal Brasil ditemukan meninggal dunia saat melakukan pendakian. Kronologi pastinya mungkin masih dalam pendalaman pihak berwenang, tetapi gaungnya sudah menjalar cepat melampaui batas negara. Portal berita Brasil memuat headline yang kurang lebih bertanya, “Apakah Indonesia aman bagi wisatawan petualang?”. Forum-forum trekking global mulai ramai mendiskusikan prosedur keselamatan di gunung-gunung Indonesia.

Kematian pendaki asing ini bukan hanya persoalan satu jiwa. Ia menyeret banyak hal lain yang lebih dalam: reputasi Indonesia di mata internasional, kepercayaan wisatawan terhadap tata kelola keselamatan kita, dan terutama, pertanyaan moral tentang seberapa sungguh kita memuliakan hidup tamu-tamu yang kita undang datang.

Indonesia, surganya pendakian yang belum profesional?

Indonesia tak pernah kekurangan gunung-gunung megah. Dari Rinjani di timur, Semeru di Jawa, hingga Kerinci dan Cartenz di barat, semuanya menjadi magnet bagi pecinta alam sedunia. Setiap tahun, ribuan turis asing rela menempuh belasan jam penerbangan demi mendaki puncak tropis kita.

Sayangnya, keindahan itu sering tidak diiringi oleh tata kelola keselamatan yang profesional. Memang, Balai Taman Nasional di Indonesia sudah menerapkan sistem administrasi cukup baik: setiap pendaki harus mendaftar online, mengisi formulir identitas, melampirkan surat sehat. Jalur-jalur resmi juga diawasi petugas, porter lokal bekerja dengan sigap mengangkut barang.

Namun jika kita berbicara standar keselamatan profesional seperti di Nepal, Jepang, atau Swiss, kita masih tertinggal jauh.

Di Nepal, setiap ekspedisi gunung dikoordinasi oleh Nepal Mountaineering Association (NMA) bersama pemerintah, dengan operator internasional wajib tunduk pada risk assessment detail, insurance coverage, dan mempekerjakan Sherpa bersertifikat yang terlatih rescue medis.

Di Jepang, pendakian Fuji atau jalur Alpen Jepang dipantau oleh prefektur dan asosiasi pemandu bersertifikasi JMGA, jalur dievaluasi rutin untuk longsor, papan peringatan ditempatkan strategis, dan informasi cuaca real-time mudah diakses pendaki.

Sementara di Rinjani — dan banyak gunung kita lainnya — kita masih banyak bertumpu pada tekad individu pendaki, kebaikan hati porter lokal, dan doa. Belum ada kontrak formal lintas lembaga (MoU/MoA) yang mewajibkan EO profesional menyediakan jalur evakuasi jelas, insurance, audit keselamatan berkala, serta standar medis yang terintegrasi lintas pos.

*Reputasi internasional yang bisa retak kapan saja*

Peristiwa tragis pendaki Brasil ini menjadi contoh nyata bagaimana satu nyawa bisa mempengaruhi persepsi dunia. Dalam konteks global, satu kematian turis asing bukan hanya luka bagi keluarga korban — tetapi juga catatan reputasi serius bagi negara tuan rumah.
a. Travel insurance internasional akan meninjau ulang tarif preminya, atau malah menolak coverage bagi trekking ke Indonesia jika dianggap berisiko tinggi.
b. Operator tur global menjadi lebih selektif, menarik Indonesia dari katalog paket adventure mereka, lebih memilih negara dengan standar rescue mapan.
c. Investor pariwisata alam menahan rencana, khawatir biaya penanganan risiko terlalu tinggi.

Lebih dari sekadar ekonomi, ini soal kepercayaan moral keluarga korban kepada kita. Betapa pedihnya jika sebuah keluarga di Brasil, Jerman, atau Jepang yang awalnya percaya pada keramahan Indonesia, justru pulang dengan duka dan rasa kecewa karena kita belum punya sistem keselamatan memadai.

Masalah kita bukan tidak punya orang hebat — tetapi tidak terstruktur

Indonesia punya sumber daya manusia luar biasa. Porter-porter Rinjani bisa berlari naik-turun jalur curam dengan dua keranjang bambu di pundak, jauh lebih cepat daripada banyak turis muda bersepatu canggih. Balai Taman Nasional punya petugas yang tekun mendata pendaki, membersihkan jalur, memelihara vegetasi. Kita punya Basarnas yang tangguh dalam operasi pencarian dan evakuasi di hutan, gunung, bahkan laut.

Tapi semua itu masih belum dipadukan dalam satu skema sistematis yang terikat dalam kesepakatan formal antar pemangku kepentingan. Kita belum punya MoU nasional — apalagi lintas kabupaten dan provinsi — yang mewajibkan setiap EO profesional mematuhi standar risk management internasional, mewajibkan pemandu gunung punya lisensi resmi, memeriksa jalur dengan drone, hingga memuat rencana evakuasi detil berbasis GPS yang mudah diakses semua tim rescue.

Kita sedang mempertaruhkan harga kemanusiaan kita sendiri

Sebagian orang mungkin akan berkata, “Kecelakaan adalah takdir, siapa pun bisa kena di mana saja.” Tentu, kita tidak menyangkal takdir. Tetapi ukuran peradaban kita tercermin dari sejauh mana kita menyiapkan diri mengantisipasi risiko dan memuliakan setiap nyawa — bukan pasrah begitu saja.

Negara-negara maju tidak menyiapkan sistem safety canggih karena menantang takdir, melainkan karena menghormati hidup. Kita yang begitu bangga menamakan diri bangsa yang “ramah” dan “gotong royong”, seharusnya juga paling gigih menegakkan keselamatan wisatawan, bukan hanya sibuk mengejar target kunjungan dan retribusi.

Karena satu nyawa yang hilang tanpa persiapan yang layak adalah cacat moral kita bersama, bukan sekadar kesalahan alam.

Inilah saatnya kita berubah — sebelum lebih banyak cerita duka datang

Tragedi di Rinjani ini seharusnya jadi momentum memulai revolusi besar dalam tata kelola wisata petualangan alam kita.
a. Balai Taman Nasional bersama pemerintah daerah harus duduk satu meja dengan EO profesional, asosiasi pemandu, Basarnas, PMI, hingga desa adat. Mereka perlu menandatangani kontrak formal yang memuat standar keselamatan minimal.
b. Setiap EO wajib memiliki sertifikasi risk management, menyediakan insurance pendaki, porter tersertifikasi, dan prosedur medis standar.
c. Jalur pendakian harus diaudit ulang: mana zona rawan longsor, mana blank spot sinyal, mana shelter evakuasi darurat.
d. Dan yang paling penting: semua ini tidak boleh hanya berhenti di kertas — tetapi diawasi, diperbaharui, dan diuji berkala melalui simulasi nyata.

Kita butuh cerita lain dari gunung-gunung kita — bukan cerita pendaki yang meninggal tanpa cukup pertolongan, tetapi cerita bagaimana Indonesia menjunjung tinggi martabat hidup tamutamunya.

Penutup: Menaklukkan puncak dengan memuliakan kehidupan

Rinjani akan terus berdiri, menyambut pendaki dari berbagai bangsa dengan sabana luas, kabut tipis, dan danau biru yang tenang. Tetapi biarlah mulai hari ini, ia juga berdiri sebagai saksi bahwa kita, bangsa Indonesia, memuliakan setiap langkah para pendaki — memuliakan kehidupan mereka lebih daripada sekadar memuliakan statistik kunjungan.

Karena wisata petualangan bukan hanya tentang menaklukkan puncak. Itu tentang bagaimana kita saling menjaga sepanjang jalan, memastikan semua kembali dengan selamat, agar kisah yang mereka bawa pulang bukan hanya tentang indahnya alam Indonesia, tetapi juga tentang tingginya martabat kemanusiaan kita. ©OpungnsJJ