ASKARA - Buku “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis Valuasi Ekonomi”,  merupakan kontribusi ilmiah yang sangat penting dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, terutama dalam mendorong kebijakan berbasis evidence dan nilai ekonomi nyata dari sumber daya laut. 

Buku yang membahas tentang penerapan valuasi ekonomi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, terdiri dari 9 bab yang disusun berdasarkan tahapan pemahaman dan metodologi valuasi ekonomi yang berbasis kebijakan. 

Buku ini juga menjelaskan berbagai metode valuasi ekonomi yang relevan dengan konteks kelautan dan perikanan, seperti metode biaya perjalanan (travel cost method), metode penilaian pilihan (stated preference method), dan metode penggantian biaya (replacement cost method).

Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) akan menggelar Seminar Nasional dan Bedah Buku Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional  di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Menghadirkan narasumber antara lain: Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS (Anggota Komisi IV DPR RI), Prof. Bustanul Arifin (Ketua Forum Group ISEI), Janti Djuari (Praktisi dan Pengusaha Perikanan Nasional), dengan keynote speech Siti Hediati Soeharto, S.E (Ketua Komisi IV DPR RI).

Penulis buku, Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., CWM, seorang pakar ekonomi maritim, hadir sebagai upaya mendesak untuk menjawab ironi pembangunan nasional Indonesia: sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang justru masih belum menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas utama pembangunan.

Penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya valuasi ekonomi dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Valuasi ekonomi membantu dalam mengidentifikasi nilai ekonomi dari berbagai komponen sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk ekosistem, keanekaragaman hayati, dan jasa lingkungan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Buku ini memberikan contoh bagaimana valuasi ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari, dan perlindungan ekosistem pesisir.

Melalui pendekatan valuasi ekonomi, penulis menyajikan kerangka teoritis dan metodologis yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga aplikatif dalam konteks nyata Indonesia. Seperti analisis sosial-ekonomi, bioekonomi, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Buku ini memberikan panduan konseptual dan praktis tentang bagaimana valuasi ekonomi dapat dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan publik. 
Contoh-contoh kasus dari berbagai wilayah Indonesia memperkuat relevansi dan aplikasi buku ini di lapangan.

Yang membuat buku ini menonjol adalah keberaniannya mengkritisi ketimpangan perhatian ekonomi-politik terhadap sektor kelautan, padahal Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 

Penulis yang menjabat Ketua Focus Group Pengembangan Ekonomi Maritim (Bidang II) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya keberpihakan strategis dalam pembangunan maritim nasional.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi akademisi, pembuat kebijakan, pelaku industri, hingga aktivis lingkungan dan siapa saja yang tertarik dengan isu-isu pembangunan kelautan dan perikanan serta valuasi ekonomi. Karena mampu mengisi kekosongan literatur terkait kebijakan kelautan berbasis valuasi ekonomi secara komprehensif dan aplikatif. 

Buku ini menekankan pentingnya menggunakan hasil valuasi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan dan perikanan, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dinamika Lapangan Yang Kompleks

Salah satu kekuatan besar buku ini adalah kemampuannya merespons dinamika lapangan yang kompleks, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, terdapat lebih dari 152 ribu nelayan yang menjadi tulang punggung penyedia pangan bergizi dan bahan baku industri hilir. Namun, meskipun produksi perikanan mencapai ratusan ribu ton, mayoritas armada penangkapan ikan masih dikuasai oleh nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT. 

Ketergantungan pada alat tangkap tradisional seperti cantrang, lemahnya akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, hingga birokrasi perizinan yang rumit menunjukkan betapa besar tantangan struktural yang dihadapi nelayan.

Buku ini tidak hanya mengungkapkan pentingnya valuasi ekonomi terhadap sumber daya laut, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif akan perlunya kebijakan afirmatif yang berpihak pada pelaku utama sektor ini. Penulis menegaskan bahwa pembangunan kelautan haruslah inklusif, berbasis data, dan sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan.

Dengan menggabungkan analisis ekonomi, perspektif keberlanjutan, dan studi kasus di berbagai wilayah, buku ini menjadi bacaan wajib bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan maritim. Ia menyuarakan bahwa tanpa perhatian terhadap aktor utama seperti nelayan, valuasi ekonomi hanyalah angka tanpa makna sosial.

Potret Nelayan Jawa Tengah & Tantangan Sektor Perikanan

- Jumlah Nelayan: 152.124 orang
- Produksi 2014: 257.961 ton  
- Nilai Produksi: Rp1,828 Triliun  
- Jumlah Kapal: 24.954 unit  
- Kategori Kecil (<5 GT): 65%  
- Alat Tangkap Dominan: Cantrang  
- Jumlah TPI: 98 lokasi.

Adapun permasalahan utama antara lain:

- Akses lemah terhadap pembiayaan, teknologi & pasar
- Birokrasi dokumen rumit (30 dokumen berbeda-beda)
- Ketergantungan pada BBM & faktor alam
- Risiko kerja tinggi, minim perlindungan
- Konflik antar kelompok nelayan

Aspek Kritis dalam Kebijakan Perikanan Tangkap

Dr. Nimmi Zulbainarni menegaskan kebijakan perikanan tidak bisa hanya normatif dan teknokratis—ia harus mampu membaca realitas sosial dan ekonomi nelayan sebagai subjek utama pembangunan kelautan.

Dalam buku ini, penekanan terhadap perikanan sebagai barang publik (common property) dan sifat akses terbuka (open access) menjadi pondasi penting dalam perumusan kebijakan. Tanpa kontrol dan pengelolaan yang ketat, kondisi ini menciptakan ruang besar bagi eksploitasi berlebihan dan degradasi ekosistem laut.

Hal ini tercermin dalam berbagai persoalan perikanan nasional: dari praktik IUU Fishing yang menggerus kelestarian stok ikan, hingga kesenjangan data, konflik sosial, dan kerentanan nelayan terhadap regulasi dan tekanan ekonomi. 

Penerapan kebijakan seperti Permen KP No. 02 Tahun 2015 yang melarang alat tangkap tertentu—meski ditujukan untuk konservasi—juga memunculkan tantangan baru, khususnya bagi nelayan kecil di Jawa Tengah yang mengandalkan cantrang dan alat tangkap tradisional lainnya.

Regulasi lanjutan seperti Permen KP No. 71 Tahun 2016 dan berbagai surat edaran menunjukkan adanya upaya penyesuaian, namun juga menyorot pentingnya kebijakan yang inklusif, transisi yang adil, serta komunikasi regulatif yang memadai antar pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014.

Antara Regulasi, Realitas Nelayan, dan Potensi Sosial-Ekologis

Salah satu permasalahan laten dalam pengelolaan perikanan di Indonesia adalah konflik antara regulasi pusat dan kenyataan di lapangan. Praktik mark down kapal, misalnya, dilakukan nelayan sebagai respons pragmatis terhadap ketidaksesuaian aturan izin alat tangkap dengan kebutuhan operasional mereka. 

Hal ini menandakan bahwa kebijakan seperti pelarangan cantrang dan pembatasan ukuran kapal belum sepenuhnya selaras dengan dinamika ekonomi dan realitas kerja nelayan kecil. Celah tersebut bahkan membuka ruang bagi pungutan liar dan memperburuk kesejahteraan nelayan.

Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang memiliki kekayaan hayati laut luar biasa—termasuk 16,5% dari total luas terumbu karang dunia. Ekosistem penting ini menjadi penopang utama perikanan, khususnya untuk spesies ikan karang dan pelagis. 

Pengelolaan berbasis masyarakat, yang memanfaatkan kekuatan institusi lokal dan kearifan ekologis tradisional, menjadi pendekatan strategis untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan kontekstual. Buku ini secara implisit mendorong pemikiran bahwa laut tidak hanya ekosistem biologis, tapi juga sistem sosial yang hidup bersama komunitasnya.

Ancaman Transnasional bagi Keberlanjutan Laut Indonesia

Buku “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis Valuasi Ekonomi” menjadi sangat relevan dalam konteks ancaman nyata seperti maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Aktivitas ini bukan hanya persoalan domestik, tetapi merupakan krisis global yang mengancam keberlanjutan stok ikan, efektivitas regulasi, dan kedaulatan negara.

Dengan potensi kerugian negara mencapai Rp80 triliun per tahun, IUU Fishing mencerminkan lemahnya pengawasan kelembagaan dan rapuhnya sistem hukum maritim lintas-batas. Tak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara, praktik ini juga memperparah degradasi sumber daya ikan serta meningkatkan tekanan pada nelayan lokal yang beroperasi secara legal.

Sejalan dengan nilai-nilai dalam buku ini, pendekatan berbasis valuasi ekonomi harus pula disertai dengan kebijakan pengawasan laut yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor—termasuk diplomasi maritim, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan komunitas pesisir sebagai garda terdepan penjaga laut.