ASKARA- Transformasi digital di tubuh Korlantas Polri penting dilakukan mengingat angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas (lalin) di Indonesia tinggi. Lebih dari itu, tranformasi tersebut untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih tertib dan efektif.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil pada diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema "Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat" , bertempat di Gedung Nusantara,   Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/6/2025). Selain Nasisr Djamil, pembicara diskusi yakni Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin dan Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto.

Namun menurut legislator PKS tersebut, keberhasilan digitalitasi di tubuh Korlantas Polri sangat bergantung dari prilaku masyarakat pengguna jalan.  Prilaku mereka ujarnya lebih jauh lagi menggambarkan kualitas negara.

“Untuk melihat kualitas suatu negara, lihatlah bagaimana mereka di jalan. Kalau lalu lintasnya tertib, pengendara disiplin, itu cerminan negara yang berkualitas. Sayangnya di negeri ini, masih banyak yang memilih jalan pintas, tidak tertib, bahkan ada istilah ‘SIM tembak’,” ujar Nasir.

Pihaknya juga menyoroti meningkatnya jumlah kecelakaan lalu linta. Di tahun 2024 saja, jelasnya mengutip data dari Korlantas Polri,t erjadi peningkatan hingga hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Nah dari data itu kecelakaan lalu lintas pada 2024 meningkat nyaris delapan kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita mengalami ‘kecelakaan kebijakan’ karena abai terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.

Untuk itu,  Nasir mendorong Korlantas Polr terus melakukan transformasi digital dan menghadirkan konsep Police Point Zero sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.  Sebab dgitalisasi di bidang lalu lintas bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

“Transformasi digital penting untuk membentuk wajah baru kepolisian lalu lintas. Kalau ‘rupa’-nya buruk, bukan hanya cermin kita yang retak, tapi juga bisa merusak cermin orang lain. Maka perlu perubahan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan yang lebih baik,” ujar Nasir.

Dia juga menyoroti berbagai faktor lain yang memperparah kondisi lalu lintas di Indonesia, seperti meningkatnya jumlah kendaraan, minimnya infrastruktur jalan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pembangunan dan perbaikan jalan.

“Ruas jalan tidak bertambah signifikan, tapi kendaraan bermotor terus masuk. Itu karena ada ‘cuan’ di baliknya. Pemerintah perlu berpikir ulang soal kebijakan industri otomotif dan perencanaan infrastruktur,” kata dia.

Nasir menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, bukan sekadar “sama-sama kerja”, dalam mengatasi persoalan lalu lintas.

Ia mencontohkan kondisi jalan yang rusak akibat proyek penggalian oleh pihak tertentu yang tidak segera diperbaiki, menyebabkan potensi kecelakaan meningkat.

“Kita butuh kerja sama, bukan hanya sama-sama kerja. Jalan digali, ditimbun asal-asalan, malam-malam bisa jadi jebakan. Ini semua memperburuk kualitas keselamatan di jalan. Saya  berharap adanya keterbukaan informasi dari Korlantas dan instansi terkait mengenai data kecelakaan dan upaya penanggulangannya,” katanya.

Ia juga berharap Pemerintahan yang akan datang dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pembangunan nasional, termasuk dalam penanganan masalah lalu lintas.

“Semoga ke depan, dengan adanya keterbukaan dan transformasi digital, kita bisa menghadirkan masyarakat yang lebih tertib di jalan raya, sebagai cerminan bangsa yang berkualitas,” tandasnya . (dry)