ASKARA - Momen keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura pada Minggu, 15 Juni 2025, menjadi sorotan publik. Bukan hanya soal lawatannya, namun gestur tubuh Prabowo terhadap salah satu pejabat yang melepas kepergiannya di bandara menarik perhatian banyak pihak.

Presiden Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Keempat pejabat terlihat memberikan salam hormat dan menjulurkan tangan kepada Presiden. Namun, perlakuan Presiden terhadap masing-masing mereka ternyata tidak sama.

Saat Bahlil menghormat dan hendak menyalami, Prabowo tidak menjulurkan tangannya. Sebaliknya, ia hanya menunjuk ke arah Bahlil sambil melontarkan beberapa patah kata yang tidak terdengar jelas. Sementara kepada Gibran, Dasco, dan Prasetyo Hadi, Prabowo tetap menjabat tangan mereka secara hangat.

Potongan video momen ini tersebar luas di media sosial dan memicu spekulasi. Banyak warganet menduga Presiden Prabowo menolak berjabat tangan dengan Bahlil sebagai bentuk sinyal ketidaksenangan.

Meski belum ada klarifikasi resmi dari Istana, gestur itu menguatkan kembali dugaan yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Dalam podcast bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, Said menyebut Presiden Prabowo telah "mencium kenakalan" Bahlil dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat.

"Bahlil mencoba merekayasa untuk menutupi pelanggaran empat perusahaan tambang nikel yang akhirnya izinnya dicabut. Tapi skenario itu terbaca oleh Presiden," ujar Said, seperti dikutip, Selasa (17/6).

Empat perusahaan tambang yang dimaksud adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Keempatnya dicabut izinnya oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Hanya PT Gag Nikel yang dinyatakan lolos dari pelanggaran.

Said Didu juga menyebut keterlibatan konglomerat besar seperti Aguan, yang dikenal sebagai salah satu "sembilan naga", dalam kepemilikan salah satu perusahaan tambang yang dicabut izinnya. Hal ini memperkuat dugaan adanya kepentingan besar di balik operasi tambang di wilayah konservasi Raja Ampat.

Kritik terhadap Bahlil sebelumnya muncul karena pernyataannya yang menyebut pertambangan nikel di Raja Ampat berjalan baik setelah kunjungan ke PT Gag. Namun pencabutan izin terhadap empat perusahaan lainnya justru dilakukan tak lama setelah tagar #SaveRajaAmpat menggema di media sosial.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Bahlil terkait gestur Presiden atau tudingan yang dilontarkan Said Didu.