ASKARA-Penyelesaian konflik antara Palestina-Israel lewat meja perundingan two state solution (solusi dua negara) perlu diapresiasi. Solusi tersebut dinilai paling realitis.

Demikian dikatakan pengamat Hubungan Internasional  Hikmahanto Nuwana pada diskusi Dialektika bertajuk "Peta Politik Prancis-Arab Saudi dalam Two-State Solution untuk Redam Konflik Palestina-Israel", di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/6/2025).

Dia menegaskan solusi yang digagas Presiden Prancis Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tersebut sebagai langkah yang potisitf dan harus diapresiasi.

"Nah jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Macron dengan Saudi ini tentu perlu diapresiasi dan solusi paling realitis," kata Hikmahanto.

Sebab menurutnya tidak mungkin perdamaian terwujud atau Palestina merdeka tercapai kalau hanya mengikuti keinginan Hamas yang menginginkan  negara Israel dilenyapkan.

"Jelas yang erbaik adalah two state solution. Tidak mungkin seperti yang diinginkani Hamas," kata Himahanto yang juga guru besar Universitas Indonesia ini.

Namun, diakuinya, Hamas pun bila merujuk pada pertemuan di Beijing dengan Fatah, sebenarnya sudah melunak kendati tidak eksplisit menyebut solusi dua negara. Hikmahanto mengatakan paska pertemuan yang difasilitasi China di Beijing, Hamas   sama sekali tidak menyebut two state solution.

“Tapi mereka menyebut bahwa oke Palestina merdeka tapi garisnya itu sebelum tahun 1967 dan ibukotanya adalah Jerusalem. Sebenarnya secara implisit ini menyetujui adanya two state solution," katanya.

Dia juga menekankan dalam perundingan nanti, Prancis dan Arab Saudi tidak hanya melibatkan Fatah dan faksi lainnya tetapi juga perlu keterlibatan Hamas.

" Fatah dan Hamas dan faksi-faksi lain harus diundang untuk mengatakan bahwa two state solution. Kalau tidak bagaimana Arab Saudi dan Prancis  bisa menjamin bahwa Hamas tidak lagi melakukan serangan ke Israel. Kalau mereka menyerang  perdamaian semakin jauh,” tandasnya. (dry).