ASKARA - Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan besar dalam sektor peradilan: kenaikan gaji bagi seluruh hakim di Indonesia, dengan besaran tertinggi mencapai 280 persen untuk hakim pada golongan paling junior. Kabar ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Pengukuhan 1.451 Hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” ujar Prabowo dengan suara lantang di hadapan ribuan hakim yang hadir secara langsung maupun daring.

Menurut Prabowo, kenaikan tersebut diberikan secara bervariasi berdasarkan golongan dan jabatan. Peningkatan tertinggi, sebesar 280 persen, diberikan untuk hakim yang berada di tingkatan paling bawah atau junior. “Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya monitor terus,” katanya.

Langkah ini, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya strategis membangun fondasi hukum yang kokoh dan tidak mudah diganggu oleh intervensi eksternal. Ia menilai bahwa kesejahteraan hakim adalah benteng terakhir keadilan yang tidak boleh diabaikan negara.

Dibalik Layar: Sri Mulyani dan Instruksi Mendadak Presiden

Dalam pidatonya, Prabowo membagikan cerita di balik kebijakan ini. Ia mengaku langsung memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencari sumber dana yang memadai.

“Saya bilang ke Menteri Keuangan, saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya. Enaknya jadi presiden tinggal perintah-perintah, yang pusing menteri-menterinya, utamanya Menteri Keuangan,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

Namun, ketika hitungan awal yang disampaikan Sri Mulyani dianggap masih terlalu kecil, Prabowo meminta agar tim keuangan negara berpikir lebih kreatif. Bahkan, ia sempat melontarkan kemungkinan pengalihan anggaran dari pos TNI dan Polri untuk menutupi kebutuhan ini.

“Dia datang ke saya, ‘segini, Pak?’ Kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima dan Kapolri. Kalau perlu, anggaran TNI dan Polri dikurangi,” kata Prabowo.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dan gelak tawa para hakim yang hadir, menggambarkan suasana yang cair namun sarat makna dalam momen pengukuhan tersebut.

“Bukan Memanjakan, Tapi Memperkuat”

Prabowo menolak anggapan bahwa kebijakan kenaikan gaji ini dimaksudkan untuk memanjakan para hakim. Ia menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan adalah strategi memperkuat integritas dan keteguhan lembaga peradilan.

“Dan itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan,” ujarnya serius. “Kita benar-benar butuh hakim yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli,” tambahnya menekankan.

Prabowo tampak menaruh perhatian besar pada marwah peradilan di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga pernah menyebut reformasi sektor hukum sebagai syarat utama kemajuan bangsa.

Pesan untuk Pegawai Lain: Sabar

Meski fokus saat ini tertuju pada para hakim, Prabowo juga menyampaikan pesan kepada aparatur negara lainnya yang mungkin berharap hal serupa.

“Semua pegawai lain sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya. Negara kita kuat, makmur, dan kaya. Yang penting, kekayaan itu harus kita jaga dan kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya,” ujar Prabowo.

Kenaikan gaji hakim, menurut dia, adalah langkah awal dari proses pembenahan sistem kesejahteraan ASN yang lebih adil dan terukur.

Konteks Politik dan Ekonomi

Pengumuman ini datang di tengah ekspektasi tinggi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu. Di sisi lain, tantangan fiskal Indonesia masih cukup besar, terutama dalam menjaga defisit anggaran dan menjaga stabilitas pembiayaan jangka panjang.

Belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai detail besaran anggaran yang dialihkan untuk pembiayaan kenaikan gaji hakim ini. Namun, sinyal kuat telah diberikan bahwa keputusan Presiden bersifat final dan langsung dieksekusi.

Langkah ini juga berpotensi menjadi preseden bagi profesi aparatur negara lainnya, seperti jaksa, polisi, hingga ASN umum, yang mungkin akan menuntut perlakuan serupa.

Namun, Prabowo tampak sadar betul akan implikasi itu. Ia menekankan bahwa semua akan ada waktunya, dan keputusan besar seperti ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan.

“Yang penting kita bertindak demi kepentingan bangsa, bukan demi pencitraan,” ujarnya menutup pidato.