ASKARA-DPR akan melayangkan protes kepada pemerintah Arab Saudi jika  mengurangi kuota jumlah jemaah haji Indonesia sebesar 50 persen.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VIII DPR Dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq  dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Optimalisasi Penyelenggaraan Haji Lewat Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Wacana pengurangan kuota haji Indonesia sebelumnya disamapaikan Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf, dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi membahas evaluasi haji 2025 hingga persiapan musim haji 2026, di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).

Sebab itu, BP Haji mulai meminta kepastian kuota haji Indonesia untuk tahun 2026.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Irfan, dalam keterangan tertulis, pada Selasa (10/6/2025).

Maman sendiri mengakui kalau pihaknya belum mengetahui alasan wacana di balik pengurangan kuota haji itu. Namun  kalau hal itu benar terjadi,  DPR tegasnya akan melayangkan protes.

"Jadi, saya enggak tahu apakah itu dikurangi, dikurangi demi kualitas pelayanan, kaya gitu, tapi tentu kita akan protes," kata Maman.

Terkait penambahan kuota haji, dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia secara langsung kepada dua kementerian di Arab Saudi, yaitu Kementerian Haji dan Kementerian Pariwisata.

"Kita ngomong berbusa-busa di hadapan dua kementerian. Kementerian Haji dan Kementerian Pariwisata. Kita bilang, jangan, Indonesia itu harus ditambah kuotanya," ujarnya.

Maman menjelaskan bahwa jika kuota ditambah, maka biasanya pemerintah Arab Saudi mengarahkan agar kuota mandiri juga ditambah. Hal ini karena jalur mandiri dianggap menguntungkan secara finansial bagi pihak penyelenggara di Arab Saudi.

"Oke, kalau ditambah, maka mandirinya agak diperbanyak supaya untungnya masuk ke mereka semua," ujar Maman.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penambahan kuota mandiri dapat menimbulkan persoalan baru di dalam negeri.  Soalnya masih banyak masyarakat yang tidak rela jika jalur mandiri lebih diutamakan dibanding jalur reguler yang selama ini lebih terjangkau dan berdasarkan sistem antrean yang panjang.

"Nah, kalau mandirinya ditambah, itu persoalan juga buat kita, karena ada orang-orang yang juga tidak rela," tandasnya. (dry)