ASKARA - Bahasa Inggris telah menjadi lingua franca global yang menjembatani komunikasi lintas negara dalam berbagai sektor strategis seperti diplomasi, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Menurut David Crystal (2003), lebih dari 1,5 miliar orang di dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama maupun kedua, menjadikannya bahasa internasional yang paling luas digunakan.

Dalam konteks Indonesia, penguasaan bahasa Inggris merupakan kebutuhan esensial bagi pejabat publik yang mewakili negara di forum internasional. Mereka tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai wajah bangsa yang mencerminkan citra dan profesionalisme Indonesia di mata dunia. Namun, kenyataannya, kemampuan ini belum menjadi prioritas utama dalam proses seleksi dan pelatihan pejabat publik. Tanpa penguasaan bahasa Inggris yang memadai, peluang kerja sama internasional bisa terhambat dan citra Indonesia sebagai negara kompeten dapat diragukan.

Kasus Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi contoh nyata. Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan Menteri Widiyanti tampak gugup dan terbata-bata saat berbicara dalam bahasa Inggris di sebuah acara internasional menjadi viral. Hal ini memicu kritik publik, mengingat beliau adalah alumnus Pepperdine University, Amerika Serikat—sebuah kampus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar utama. Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan kemampuan komunikasinya memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan pejabat Indonesia dalam menghadapi tuntutan komunikasi global dan kualitas proses seleksi pejabat selama ini.

Kemampuan bahasa Inggris yang kurang memadai dapat merusak persepsi terhadap kapasitas intelektual dan profesionalisme pejabat Indonesia di forum internasional. Jurnal World Economic Forum (2016) menyebutkan bahwa kompetensi komunikasi lintas budaya merupakan faktor kunci dalam membangun kemitraan ekonomi berkelanjutan. Dalam industri pariwisata, kemampuan berbahasa Inggris sangat krusial, karena berdampak langsung pada kepuasan wisatawan, peningkatan pendapatan sektor pariwisata, hingga peluang promosi jabatan dan penempatan strategis. Jika pejabat tidak mampu berkomunikasi secara efektif, kerja sama, investasi, bahkan kepercayaan mitra asing bisa menurun, yang pada akhirnya mengganggu citra Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan.

Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris harus menjadi syarat mutlak dalam jabatan publik, terutama bagi mereka yang akan tampil di kancah internasional. Penguatan kompetensi ini perlu dimulai dari proses rekrutmen yang lebih selektif, berbasis kompetensi aktual termasuk bahasa asing. Di sisi lain, kurikulum pendidikan nasional juga perlu menanamkan fondasi bahasa Inggris sejak dini.

Bagi pejabat yang sudah menjabat, pelatihan bahasa Inggris yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pembelajaran dan pelatihan daring bisa menjadi solusi yang efektif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kemampuan bahasa pejabat publik harus dilakukan untuk memastikan mereka terus berkembang sesuai tuntutan global.

Dengan langkah-langkah tersebut, pejabat Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional dalam berbagai bidang, mulai dari diplomasi hingga pariwisata. Penguasaan bahasa Inggris yang baik akan membuka lebih banyak peluang kerja sama internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kompeten dan terbuka.

Penulis:

1. Avril Lapiguna

2. Tuti Alawiyah

3. Fitri Rahmadani

4. Dita Dwi Utami

Mahasiswa Universitas Pamulang