ASKARA – Auditor Utama Tingkat II Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Harry Kurniawan, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Audit Re-Sertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional (Obvitnas) di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU V Balikpapan, Selasa, 10 Juni 2025.

Kegiatan audit ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 10 hingga 12 Juni 2025. Brigjen Harry dalam sambutannya menyampaikan bahwa audit ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Auditi mengenai tahapan pelaksanaan audit serta memastikan kesiapan dokumen dan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku.

“Tujuan kegiatan ini ialah untuk memastikan Auditi memahami rencana kegiatan audit dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Tim Audit,” ujar Brigjen Harry Kurniawan di hadapan jajaran pimpinan PT KPI RU V Balikpapan.

Ia juga memberikan apresiasi atas pencapaian nilai Gold pada audit tahun 2024, serta berharap hasil tersebut bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada audit kali ini.

“Audit ini bukan hanya proses penilaian, tetapi bagian dari pembinaan teknis dan peningkatan mutu pengamanan berkelanjutan. Semoga kehadiran kami bisa memberikan nilai tambah,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Audit Kombes Pol Edy Sumardi, S.I.K., M.H., beserta anggota tim AKBP Sugeng, Iptu Taruli, Nugraha Wibisana, dan Drs. Zainal Abidin. Dari pihak PT KPI RU V, hadir GM Novie Handoyo Anto, serta para manajer dari berbagai divisi operasional dan pendukung.

Kombes Edy Sumardi menambahkan bahwa audit ini merupakan upaya Polri dalam memastikan penerapan sistem pengamanan berbasis Perpol No. 7 Tahun 2019 dapat berjalan optimal, khususnya di lingkungan Pertamina Group.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjamin keamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi, PT KPI RU V Balikpapan merupakan salah satu objek vital nasional strategis, dengan produksi mencapai 260.000 barel per hari, menyuplai energi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara, serta memenuhi 25% kebutuhan minyak nasional.