ASKARA - Di tengah hiruk-pikuk pencitraan publik, muncul sindiran tajam: ada yang rela korbankan anaknya demi Tuhan, tapi ada pula yang korbankan rakyatnya demi anak. Ironi ini tak sekadar lelucon visual, tapi potret getir politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan, dan kehilangan nurani penguasa terhadap mandat rakyat yang dipercayakan.

“Ada yang mengorbankan anaknya karena perintah Tuhannya, Ada yang mengorbankan rakyatnya demi anaknya.”

Kalimat itu tak datang dari ruang kosong. Ia muncul sebagai bentuk perlawanan simbolik, sindiran tajam atas realitas busuk kekuasaan yang tak lagi membedakan antara kehendak Tuhan dan hasrat kekuasaan. Ia menelanjangi para penguasa yang menyulap kursi rakyat menjadi singgasana keluarga.

Dalam sejarah kenabian, kita mengenal kisah Ibrahim ‘alaihissalam—seorang ayah yang diuji dengan perintah menyembelih anaknya, Ismail.

Suatu perintah yang melampaui nalar manusia biasa, namun dipenuhi sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah.

Hasilnya? Allah ganti Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Sebuah narasi spiritual tentang tauhid, pengorbanan, dan ketundukan.

Bandingkan itu dengan sebagian pemilik kuasa hari ini, yang bukannya berkorban demi rakyat, melainkan menjadikan rakyat sebagai korban. Demi anak. Demi kursi.

Demi proyek masa depan keluarga. Tak ada ujian dari langit, hanya ambisi dari dalam dada. Tak ada wahyu dari Tuhan, hanya bisikan dari ruang rapat strategis.

Inilah zaman ketika kekuasaan tak lagi diposisikan sebagai amanah, melainkan warisan keluarga. Ketika loyalitas kepada rakyat diganti dengan loyalitas terhadap klan.

Di saat rakyat mengencangkan ikat pinggang, penguasa justru menggelar karpet merah bagi putra-putrinya: jabatan, proyek, dana kampanye, hingga media pencitraan disulap seolah semua halal demi darah daging sendiri.

Politik dinasti bukan sekadar strategi. Ia adalah gejala dari kerakusan. Di negeri yang pernah memproklamasikan kedaulatan di tangan rakyat, kini suara rakyat hanya berlaku lima menit di bilik suara.

Setelah itu, kedaulatan kembali direbut oleh sekelompok elite yang berpikir bahwa negara ini adalah kerajaan kecil yang diwariskan dari bapak ke anak, dari istri ke menantu.

Pertanyaannya: mengapa rakyat diam?

Mungkin karena sudah terlalu sering dibuai dengan narasi keberhasilan yang direkayasa. Atau mungkin sudah letih melawan mesin kekuasaan yang begitu kuat, begitu terorganisir.

Rakyat sudah terlalu sering ditipu. Ketika seorang anak pejabat naik jabatan, disebut sebagai “prestasi”. Padahal yang naik bukan prestasinya, tapi koneksinya.

Dan ketika rakyat memprotes, jawabannya klise: “Itu hak setiap warga negara.” Hak? Benar. Tapi apakah semua warga negara mendapat ruang yang sama?

Apakah mereka yang bukan anak pejabat diberi fasilitas, jaringan, dan panggung yang sama? Atau hanya menjadi pelengkap demokrasi kosmetik?

Inilah tragedi demokrasi yang tak pernah tuntas. Kita merayakan pemilu lima tahunan, tapi lupa memperjuangkan meritokrasi setiap hari. Kita kagum pada pengorbanan Ibrahim, tapi justru meniru Firaun dalam cara memelihara kekuasaan.

Apa yang sebenarnya hilang dari para penguasa yang tega mengorbankan rakyat demi anak?

Jawabannya satu: takut kehilangan kendali.

Ketika seorang ayah tak bisa membayangkan dunia tanpa kekuasaan, maka anaknya akan menjadi perpanjangan tangannya.

Bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk melestarikan pengaruh. Dan dari sanalah lahir berbagai pelanggaran: manipulasi hukum, intimidasi lawan politik, kooptasi media, hingga jual-beli moral di pasar demokrasi.

Dan yang lebih menyedihkan: semua itu dibungkus dengan narasi kebaikan.

“Anak saya punya kapasitas.”
“Dia sudah sekolah di luar negeri.”
“Dia mewakili generasi muda.”

Padahal generasi muda yang lain? Hanya jadi penonton.

Mereka yang cerdas tapi miskin tak dapat panggung. Mereka yang kritis tapi tak punya nama keluarga, diabaikan. Demokrasi seperti panggung drama yang naskahnya sudah ditulis jauh sebelum kita sadar.

Maka pesan pada gambar itu menjadi sangat relevan: jangan salah pilih panutan.

Panutan bukan yang mewariskan jabatan, tapi yang mewariskan keteladanan. Bukan yang memelihara gengsi keluarga, tapi yang menjaga amanah publik.

Jangan kagum pada pemimpin yang tersenyum di spanduk, tapi tega menaikkan harga sembako. Jangan kagum pada pejabat yang rajin berpantun di TikTok, tapi bisu saat rakyat digusur dan diserang.

Jangan pula menjadikan silsilah sebagai tolak ukur kepemimpinan. Jika itu yang jadi ukuran, maka Firaun pun layak didukung karena ia punya kekuasaan, pasukan, dan istana. Tapi sejarah mengajarkan: kekuasaan tanpa kebenaran hanyalah jalan menuju kehancuran.

Maka marilah kita waras dalam berpikir.

Tak semua yang punya kuasa layak dipercaya. Tak semua yang mengusung anak muda adalah pembawa perubahan. Dan tak semua yang melempar jargon rakyat, benar-benar berpihak pada rakyat.

Belajarlah dari Ibrahim, bukan dari mereka yang mencatut namanya. Sebab pengorbanan sejati bukan untuk keluarga sendiri, tapi untuk risalah ilahi.

Dan pada akhirnya, rakyatlah yang akan menjadi hakim sejarah. Jika hari ini mereka diam, bukan berarti mereka lupa. Hanya menunggu saat yang tepat untuk menagih semua janji yang dikorbankan demi anak-anak yang tumbuh di atas derita bangsa. (Dwi Taufan Hidayat)