ASKARA - Warung Kopi Bu Minah, Jam Tujuh Pagi

"Ada-ada aja, Bro! Ijazah aja bisa jadi barang langka di negeri kita ini," kata Pak Kaji sambil menyeruput kopi hitam buatan Bu Minah yang lebih pekat dari duka jomblo tahunan. "Dulu kita diajarin, yang namanya pemimpin itu harus jadi teladan. Sekarang, malah jadi teka-teki silang."

Si Anton, pemuda pengangguran tapi aktif di grup WhatsApp keluarga, nyengir sambil buka layar ponselnya. "Lha ini, Pak, netizen nemuin kejanggalan baru lagi. Katanya, nama kampus di ijazahnya enggak cocok sama tahun kelulusan. Katanya kampus itu baru pakai nama itu setelah lima tahun kemudian."

"Yakali," sambung Pak Bejo, mantan sopir angkot yang pensiun dini karena digantikan motor online. "Kalau nama kampus bisa time travel, besok-besok KTP juga bisa keluar duluan sebelum orangnya lahir!"

Gelak tawa pun pecah di warung yang dindingnya sudah menguning karena asap rokok dan waktu. Tapi di balik tawa itu, ada getar resah yang tak bisa disembunyikan. Sebab yang mereka bicarakan bukan sekadar ijazah — tapi soal harga diri rakyat yang sering dipaksa percaya tanpa diberi bukti.

"Kalau urusan begitu masih bisa di-adjust terus," ujar Pak Kaji, "berarti kita enggak hidup di zaman digital, tapi zaman dongeng. Setiap kali ada kritik, tiba-tiba keluar versi cerita baru. Kayak update software. Sekarang versinya udah V.3.2.1."

Anton tertawa sambil berkata, "Ijazahnya mungkin nggak hilang, cuma... belum dapat waktu yang tepat buat muncul. Tunggu episode final, biar dramanya maksimal."

Pak Bejo mengangguk. "Padahal, kalau memang benar-benar ada, kenapa nggak ditunjukin aja dari awal? Jelas, terang, valid, selesai urusan. Tapi ini malah kayak main petak umpet sama rakyat."

Bagi mereka, semua ini terasa ironi. Rakyat kecil yang cari kerja ditolak gara-gara gak bisa lampirin ijazah asli. Tapi seorang tokoh besar, bisa naik jabatan, berkampanye, bahkan duduk di kursi kuasa, meski rakyat belum pernah sekalipun melihat dokumen pendidikannya secara utuh. Bukan fotokopian sepotong. Bukan klaim di media. Tapi asli, sah, diverifikasi oleh lembaga resmi.

"Jangan-jangan, kita ini sedang ditest daya sabarnya," ucap Bu Minah sambil meletakkan sepiring gorengan. "Siapa tahu besok lusa keluar ijazah hologram yang bisa nyanyi dan joget juga."

Tawa kembali pecah. Tapi lelucon itu terasa pahit. Sebab memang, dalam dunia politik kita hari ini, lelucon sering jadi cara rakyat untuk mengelus luka yang tak bisa dilawan langsung.

Mereka sadar, selama ijazah itu belum ditampilkan secara jujur dan terbuka, maka lubang keraguan akan terus ada. Dan setiap lubang itu bisa diisi dengan narasi baru. "Update terbaru," kata para pendukung. "Bukti makin jelas," klaim mereka. Tapi rakyat tidak bodoh. Mereka hanya terlalu sering diminta sabar, sampai lupa bagaimana rasanya marah.

"Ini bukan urusan kebencian," kata Pak Kaji, suaranya kini lebih berat. "Ini soal hak rakyat untuk tahu siapa yang mereka pilih. Kita bukan boneka, Bro. Kita pemilih. Kita punya hak untuk verifikasi, bukan cuma dikasih janji."

Pak Bejo menambahkan, "Dan kalau pemimpin aja nggak bisa jujur soal masa lalunya, bagaimana kita bisa yakin dia jujur soal masa depan negara ini?"

Anton diam. Ia buka ponselnya, scroll komentar netizen yang lebih tajam dari pisau bedah. Di Twitter, Instagram, bahkan YouTube, rakyat mulai menaruh curiga yang makin dalam. Dan seperti biasa, para pembela justru makin keras memainkan narasi. Ada yang mengalihkan ke prestasi, ada yang menuduh pengkritik iri, bahkan ada yang mengancam hukum.

"Kita ini udah sering dibodohi, Pak," ujar Anton lirih. "Jangan sampai ijazah siluman ini jadi normalisasi kebohongan yang dilegalkan."

Dan pagi itu, kopi Bu Minah terasa lebih pahit dari biasanya. Bukan karena kurang gula, tapi karena rakyat yang berkali-kali dipaksa percaya pada yang tak terlihat. Ijazah yang katanya ada, tapi tak pernah benar-benar ditunjukkan. Dan setiap kali ditanya, jawabannya berubah. Seolah kebenaran bisa dinegosiasi.

Seolah kejujuran adalah produk langka yang harus diminta dengan sangat sopan, sambil berharap tidak dilaporkan balik karena dianggap fitnah.

Padahal sesederhana ini: tunjukkan saja. Bukan narasi. Bukan dokumen sepotong. Tapi ijazah utuh yang terverifikasi langsung oleh institusi yang menerbitkannya. Sebab yang rakyat minta bukan drama, tapi fakta.

Sebab pemimpin itu bukan ilusi. Bukan dongeng. Bukan legenda urban. Tapi manusia nyata yang seharusnya berdiri di atas kejujuran dan keterbukaan.

Dan selama ijazah itu tetap tersembunyi, maka setiap kritik akan terus hidup. Setiap kejanggalan akan terus muncul. Dan setiap warung kopi akan jadi tempat rakyat bercermin: bahwa di negeri ini, terkadang yang paling sulit ditunjukkan... adalah kejujuran yang sederhana. (Dwi Taufan Hidayat)