ASKARA - Indonesia, negeri dengan populasi besar, potensi ekonomi menjanjikan, dan kadang—terlalu ramah terhadap eksperimen global. Belum hilang gema pandemi dan segudang teori konspirasi yang menyertainya, kini wacana baru mencuat: Indonesia akan dijadikan tempat uji coba vaksin TBC milik yayasan yang digawangi oleh Bill Gates. Ya, Bill Gates. Orang yang dikenal jenius, dermawan, sekaligus menjadi langganan dalam daftar tokoh yang disebut-sebut jika ada krisis kesehatan dunia.

Namun, menariknya, kantor pengembangan dan risetnya tidak dibangun di Indonesia. Justru di Singapura, negara tetangga yang lebih kecil, tapi dikenal sangat tegas dalam perlindungan data, teknologi, dan investasi strategis. Singapura dapat kantor. Kita dapat... jarum suntik?

Lucunya, ketika Gates memuji MBG (kemungkinan besar maksudnya Menteri BUMN), serentak banyak pihak di negeri ini seperti terkena efek domino—ikut memuji, mengangguk, bahkan berlomba-lomba menunjukkan loyalitas. Seolah-olah, ketika nama besar luar negeri menyebut salah satu dari kita dengan nada positif, maka otomatis seluruh kebijakan orang tersebut—tak peduli apakah itu mencakup uji coba terhadap rakyat sendiri—layak didukung.

Fenomena ini mirip anak kecil yang dipuji karena berhasil menyusun lego—lalu tetangganya ikut tepuk tangan, dan RT langsung mengajukan dia untuk lomba tingkat nasional. Padahal baru nyusun lego. Apakah pujian luar adalah tiket sah untuk memperlakukan rakyat sebagai kelinci percobaan? Ataukah ini bentuk baru dari kolonialisme berbaju kerja sama?

Tidak ada yang anti sains. Tidak pula semua vaksin adalah bentuk dominasi. Tapi ketika satu negara dijadikan tempat uji coba—dan bukan pusat riset—kita patut bertanya: Mengapa kita selalu jadi lahan pengujian, bukan pusat pengembangan? Mengapa investasi ilmu, kantor, dan keputusan besar justru ditanam di negeri sebelah, sementara kita diminta menyediakan lengan untuk disuntik?

Dan lebih menyedihkan, pujian dari tokoh asing kini tampaknya telah menjadi mata uang baru dalam politik domestik. Siapa dipuji asing, otomatis naik kredibilitasnya. Tidak penting apakah substansi pujian itu berdasar kontribusi nyata, atau hanya strategi hubungan publik.

Sementara rakyat yang kritis malah dituduh menyebar hoaks, anti vaksin, atau tidak nasionalis. Padahal, bukankah justru kecintaan pada negeri ini ditunjukkan dengan mempertanyakan, menganalisis, dan mengkritisi kebijakan yang menyentuh jutaan jiwa?

Indonesia bukan ladang eksperimen. Kita bukan etalase global untuk uji nyali kebijakan farmasi. Jika negara sebesar ini hanya menjadi tempat uji coba—dan bukan pusat riset, bukan produsen, bukan pemegang kendali data—maka sebenarnya kita sedang menjadi objek, bukan subjek.

Dan seperti kata pepatah modern yang belum sempat dibukukan: kalau yang satu dapat kantor, dan yang lain hanya dapat suntikan—maka yang satu disebut investor, dan yang lain mungkin hanya percobaan. (Dwi Taufan Hidayat)