ASKARA - Demi menghadapi krisis iklim yang kian mendesak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Zurich Foundation dan Mercy Corps Indonesia (MCI) dalam proyek besar bertajuk Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu. Proyek ini dirancang untuk membangun ketahanan wilayah pesisir Pantura hingga tahun 2035, dengan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kerja sama antara Pemprov Jateng, Zurich Foundation, dan MCI ini diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Senin (5/5/2025) di Hotel Gumaya, Semarang. Proyek mencakup enam daerah prioritas yang mencakup Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Salatiga, Demak, dan Grobogan—wilayah-wilayah yang rentan terhadap rob, abrasi, dan banjir bandang.

Direktur Eksekutif MCI, Ade Soekadis, mengungkapkan alasan Jateng dipilih sebagai fokus kerja. Ia menilai kondisi penurunan muka tanah (land subsidence) dari Brebes hingga Jepara sudah mengkhawatirkan. “Beberapa daerah bahkan mengalami genangan permanen. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat,” jelas Ade.

Tiga pendekatan utama menjadi fondasi proyek ini. Pertama, memperkuat kebijakan nasional dan global terkait banjir pesisir dan genangan akibat abrasi. Kedua, mendorong pembangunan berketahanan iklim secara sistemik. Dan ketiga, memberdayakan masyarakat terdampak untuk memperoleh sumber penghidupan yang adaptif dan berkelanjutan.

Salah satu contoh konkret pemberdayaan masyarakat saat ini telah berjalan di Pekalongan, di mana program percontohan keramba apung digagas sebagai solusi mata pencaharian alternatif bagi warga yang tinggal di lahan abrasi. “Kami mencari cara agar masyarakat tetap bisa hidup layak meskipun lingkungannya berubah,” ujar Ade.

Di kawasan hulu, seperti Petungkriyono di Kabupaten Pekalongan, proyek ini juga fokus pada pertanian ramah lingkungan. Petani diajak beralih menggunakan pupuk organik dan membudidayakan tanaman konservatif yang mampu menahan air dan mencegah erosi. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko longsor dan banjir bandang.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik inisiatif ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis menuju ketahanan lingkungan yang inklusif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat. “Kontribusi semua pihak menjadi bukti bahwa pengelolaan kawasan pesisir dapat dilakukan dengan pendekatan holistik,” katanya.

Taj Yasin juga menekankan pentingnya riset sebagai dasar kebijakan. Ia meminta resume kajian dari para peneliti guna memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. “Sejauh ini kami juga telah menggandeng Universitas Diponegoro dalam penyediaan air bersih di kawasan pesisir melalui program desalinasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, solusi inovatif lain juga tengah dirancang, salah satunya adalah pembangunan rumah apung. Fasilitas ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memilih tetap tinggal di wilayah terdampak abrasi karena keterikatan emosional maupun ekonomi. “Banyak warga yang tak ingin meninggalkan rumahnya, karena di sanalah mereka menggantungkan hidup,” ujar Taj.

Proyek ini menjadi bukti nyata bahwa menghadapi krisis iklim bukan semata soal mitigasi bencana, tetapi juga membangun ketangguhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara bersamaan. Jawa Tengah pun selangkah lebih maju untuk menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan pesisir berketahanan iklim. (Dwi Taufan Hidayat)