ASKARA – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan tersebut, mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan politik dan mengingatkan agar tidak tersandera oleh kepentingan masa lalu, termasuk relasi dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam sebuah forum menegaskan bahwa para purnawirawan telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo. Namun, ia tidak tahu pasti apakah surat itu telah sampai atau tertahan di tengah jalan.

"Kami sudah bersurat ke Presiden. Tapi apakah sudah sampai atau ditahan di tengah jalan, itu bukan urusan kami," ujarnya seperti dikutip dari DailyNewsid, Sabtu (19/4).

Fachrul juga menyampaikan bahwa salah satu pertanyaan utama yang ingin mereka sampaikan kepada Prabowo adalah soal persepsi ‘hutang budi’ terhadap Jokowi.

"Kenapa Bapak merasa hutang budi ke Jokowi? Bukankah sebaliknya? Jokowi bantu Bapak menang bukan karena sayang, tapi karena ingin menitipkan anaknya jadi wapres. Mestinya bukan Bapak yang hutang budi," tegasnya.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh empat tokoh utama: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Pernyataan tersebut juga diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan didukung oleh ratusan purnawirawan lainnya, termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Dokumen sikap tersebut dibingkai dengan latar belakang bendera merah putih dan memuat slogan: "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI."

Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI:

1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai dasar hukum negara.

2. Mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih, kecuali pembangunan IKN.

3. Menghentikan proyek-proyek PSN seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan.

4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal China.

5. Menertibkan pengelolaan tambang sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

6. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi dan aparat yang masih terikat kepentingan Jokowi.

7. Mengembalikan Polri sebagai aparat Kamtibmas di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR, sebagai koreksi terhadap putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

Forum Purnawirawan TNI menyerukan agar Presiden Prabowo berdiri tegak atas kehendak rakyat dan tidak tunduk pada warisan politik masa lalu.