ASKARA – Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk beradaptasi dan semakin profesional dalam menjalankan peran sebagai komponen utama pertahanan negara. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah konkret melalui proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanat yang dibacakan oleh Pa Sahli Tk-III Bidang Kemanusiaan Panglima TNI, Mayjen TNI (Mar) Suherlan, pada Upacara Bendera 17-an di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2025). Upacara tersebut diikuti oleh prajurit dan PNS TNI di lingkungan Mabes TNI.

“Revisi ini tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil, disusun berdasarkan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Revisi ini juga memberikan kejelasan batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan,” tegas Panglima TNI dalam amanatnya.

Panglima TNI juga mengingatkan seluruh prajurit dan PNS untuk senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat. “Saya ingin menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus memiliki integritas dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai komponen utama pertahanan negara,” ujarnya.

TNI, lanjut Panglima, akan terus bertransformasi menjadi institusi yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA), dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Selain itu, peningkatan keimanan dan ketakwaan menjadi landasan moral pengabdian, serta penguatan soliditas dan sinergi dengan berbagai komponen bangsa dan instansi lainnya menjadi kunci dalam mendukung program-program pembangunan negara.