Oleh: Nabila Ayu Patricia

Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB

ASKARA - Kasus korupsi yang menyeret nama pengusaha Harvey Moeis menjadi sorotan publik dan kalangan hukum. Harvey Moeis, yang dikenal sebagai suami dari aktris Sandra Dewi, diduga terlibat dalam skandal korupsi di sektor pertambangan timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp271 triliun. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap praktik ilegal dalam tata kelola pertambangan yang melibatkan perusahaan swasta dan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Skandal ini menambah daftar panjang kasus korupsi besar di Indonesia. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari tuntutan penegakan hukum yang tegas hingga polemik di media sosial mengenai gaya hidup mewah yang diduga dibiayai dari hasil kejahatan tersebut. Harvey Moeis sendiri dikenal luas dalam dunia bisnis, khususnya industri pertambangan.

Mengutip Kompas.com, ia diduga bekerja sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, dalam praktik ilegal yang memungkinkan eksploitasi sumber daya timah secara tidak sah. Modus operandi yang digunakan cukup kompleks. PT Timah Tbk disebut menjalin kontrak dengan sejumlah perusahaan smelter swasta, seperti PT Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa. Aktivitas pertambangan ilegal ini disamarkan melalui perjanjian sewa-menyewa peralatan pengolahan timah. Keuntungan dari kegiatan tersebut dialirkan melalui berbagai jalur untuk menyamarkan sumber dana, termasuk yang diklaim sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dikelola oleh Helena Lim, Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Kejaksaan Agung menemukan bahwa praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian besar bagi negara. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan royalti yang seharusnya diterima. Menurut laporan AntaraNews, pada Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayarkan dalam waktu tertentu, asetnya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Kerugian negara sebesar Rp271 triliun menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Selain Harvey Moeis, sejumlah tokoh lainnya, termasuk mantan pejabat PT Timah dan beberapa pengusaha, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu aspek kontroversial dari kasus ini adalah penggunaan dana hasil korupsi untuk mendukung gaya hidup mewah. Harvey Moeis diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang mewah, termasuk 88 tas bermerek, 141 item perhiasan, serta cicilan dan pelunasan rumah mewah di Jakarta Selatan. Peran istrinya, Sandra Dewi, turut menjadi sorotan publik. Meski belum terbukti terlibat langsung, banyak pihak mempertanyakan apakah ia mengetahui sumber dana yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup mewah tersebut. Perdebatan pun memanas di media sosial, di mana gaya hidup selebriti dianggap tidak selaras dengan realitas hukum yang sedang dihadapi.

Kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan bisnis dan regulasi industri pertambangan. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas BUMN dalam mengelola sumber daya alam. Kolaborasi antara pejabat BUMN dan pengusaha dalam praktik ilegal ini menunjukkan adanya celah yang harus segera ditutup melalui reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih ketat.

Dampak lain yang cukup signifikan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan dan investasi. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis pertambangan, khususnya bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam.

Kasus Harvey Moeis memberikan pelajaran penting bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

Penguatan regulasi: Pemerintah perlu memperketat aturan di sektor pertambangan, termasuk audit dan pengawasan.

Transparansi BUMN: Perlu ada mekanisme pelaporan keuangan yang dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas.

Penegakan hukum yang tegas: Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap pelaku maupun penikmat hasil kejahatan.

Edukasi publik: Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dampak korupsi terhadap kesejahteraan negara dan pentingnya peran mereka dalam pengawasan.

Kasus ini bukan sekadar skandal hukum, tetapi mencerminkan kompleksitas persoalan korupsi di Indonesia. Dengan nilai kerugian yang sangat besar, kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi dan menindak tegas pelaku kejahatan ekonomi. Ini juga menjadi panggilan untuk meningkatkan transparansi di dunia bisnis dan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalkan dan tidak terulang kembali di masa depan.