ASKARA – Pemerintahan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan kembali menjadi sorotan. Memasuki periode kedua, alih-alih membawa perubahan signifikan, kinerja mereka justru dipertanyakan. Muncul dugaan adanya "Wali Kota dan Wakil Wali Kota bayangan" yang mengendalikan kebijakan dari balik layar.

Isu ini disuarakan oleh Zulkarnain, tokoh masyarakat Tangerang Raya, yang menuding ada dua sosok di lingkaran birokrasi yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Tangsel.

"Ada dua pejabat berinisial B dan A yang diduga lebih berkuasa dalam pengambilan kebijakan dibanding kepala daerah yang sah. Mereka justru menjadi penghambat reformasi birokrasi yang dijanjikan Benyamin-Pilar," ungkap Bang Zul, Kamis (20/3).

Dugaan ini semakin menguat setelah berbagai kebijakan strategis dianggap mandek, tanpa kejelasan arah pembangunan kota.

Birokrasi Mandek, Pejabat Lama Masih Berkuasa

Selain dugaan adanya pejabat bayangan, kondisi birokrasi di Tangsel juga menjadi perhatian. Paguyuban Pedagang Rakyat (PAPERA) menyoroti lambannya reformasi di tubuh pemerintahan, yang masih dikuasai pejabat era lama.

"Seharusnya ada perombakan besar-besaran di jajaran OPD. Kalau masih dikuasai orang lama yang bekerja dengan pola lama, Tangsel sulit berkembang," ujar Hj. Elsye Martinely, pengurus PAPERA Tangsel.

Tak hanya itu, Bang Zul juga menyoroti berbagai persoalan kota yang tak kunjung terselesaikan, seperti:

Kemacetan yang semakin parah tanpa solusi konkret.

Banjir yang terus berulang, meski program penanganan digembar-gemborkan.

Sistem pengelolaan sampah yang buruk, menyebabkan banyak tumpukan sampah.

Penataan pedagang kaki lima yang amburadul, sementara pasar tradisional justru sepi dan terbengkalai.

"Sekda Tangsel seharusnya menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, tapi nyatanya justru menjadi bagian dari masalah," tegas Bang Zul.

Desakan Perombakan Birokrasi

Melihat kondisi yang ada, Bang Zul dan berbagai elemen masyarakat mendesak adanya perombakan menyeluruh di tubuh pemerintahan Tangsel. Beberapa langkah yang diusulkan, antara lain:

1. Mengganti Sekda Tangsel dengan sosok yang lebih profesional dan berintegritas.

2. Merestrukturisasi OPD agar lebih responsif dalam menjalankan kebijakan.

3. Meningkatkan transparansi anggaran, agar tidak ada indikasi penyalahgunaan dana publik.

4. Melibatkan partisipasi publik dalam setiap kebijakan strategis.

5. Menata ulang tata kelola kota, termasuk perizinan dan pembangunan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Kalau tidak ada tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Benyamin-Pilar akan terus tergerus. Tangsel butuh pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan sekadar pencitraan," pungkasnya.

Sorotan terhadap kinerja pemerintahan Tangsel semakin tajam. Jika perombakan tak segera dilakukan, bukan tidak mungkin gelombang ketidakpuasan akan semakin besar dan berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini.