ASKARA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengajak seluruh jajarannya untuk mereview kembali Grand Design Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam arahan apel pagi yang digelar secara daring pada Selasa (18/03).

Dalam sambutannya, Prof. Zudan menekankan pentingnya mengevaluasi apakah manajemen ASN yang saat ini diterapkan sudah optimal dan sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyoroti, pentingnya agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis BKN dapat mengakomodasi proyeksi dan peran 4,7 juta ASN yang ada, untuk mendukung cita-cita bangsa.

“Kita harus review apakah grand design manajemen ASN saat ini, salah satunya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis BKN, telah memproyeksikan bagaimana peran 4,7 juta ASN didesain untuk mendukung cita-cita bangsa dalam UUD 1945,” tegasnya.

Meningkatkan Kapasitas dan Karier ASN

Salah satu hal yang menjadi sorotan Prof. Zudan adalah pentingnya pengembangan karier ASN, Salah satu contoh konkret adalah pengembangan karier melalui pencantuman gelar yang mendukung profesionalitas, serta pemberlakuan uji kompetensi yang lebih fleksibel.  

Ia mengingatkan bahwa sistem manajemen ASN harus didesain dengan orientasi pada kemudahan serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas para ASN, terutama dalam hal pengembangan karier yang lebih terbuka dan transparan.

"Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen BKN dalam memajukan karier ASN melalui kemudahan akses dan evaluasi yang lebih objektif," katanya.

Contoh penerapan tersebut, menurutnya, dapat dilihat pada kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional yang kini lebih fleksibel di BKN. Sebelumnya, uji kompetensi dilakukan hanya empat kali setahun, namun kini telah ditingkatkan menjadi 12 kali setahun, dengan tambahan fasilitas remedial pada komponen hasil uji kompetensi yang belum memenuhi standar.

Prof. Zudan mengapresiasi langkah BKN dalam menciptakan layanan manajemen ASN yang berdampak positif tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi individu ASN. Ia menekankan bahwa kinerja BKN harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum dan stakeholders BKN secara khusus.

“Kinerja layanan BKN harus bisa terasa dampaknya oleh masyarakat luas, termasuk bagi ASN secara individu,” ungkapnya.

Imbauan untuk Proaktif Mereview Tata Kelola

Sebagai langkah proaktif, Prof. Zudan meminta jajarannya di level Kedeputian untuk melakukan review tata kelola manajemen ASN dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pemerintah. Ia menyoroti pentingnya menyusun jenis formasi jabatan yang sesuai dengan urgensi kebutuhan negara di era modern ini.  

Prof. Zudan juga mengingatkan agar manajemen ASN yang dikelola oleh BKN harus memiliki dampak positif yang nyata tidak hanya bagi organisasi tetapi juga untuk ASN itu sendiri, serta masyarakat dan stakeholders yang terkait.

Dengan pendekatan ini, tata kelola manajemen ASN diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam pencapaian cita-cita pembangunan nasional.

"Manajemen ASN yang baik adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang efisien, responsif, dan profesional. Mari kita terus tingkatkan kualitas pelayanan kepada ASN, agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan lebih optimal," tutup Prof. Zudan.