ASKARA-Kasus tewasnya tiga anggota Kepolisian Republik Indonesia di Way Kanan, Lampung, saat menjalankan tugas penangkapan pelaku perjudian sabung ayam pada Senin, 17 Maret 2025, ditembak dua anggota TNI pemilik yang diduga pemilik perjudian tersebut dinilai telah mencoreng sinergitas antara Polri dan TNI yang telah dibangun dan dijaga selama ini.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI, Hj. Dewi Juliani, S.H dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

“Saya mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga anggota Polri di Way Kanan yang sedang melaksanakan tugas mulia, yaitu penegakan hukum memberantas perjudian. Kita prihatin mengingat sinergitas yang selama ini dijaga antara TNI dan Polri,” ujar Dewi Juliani dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Dia menegaskan seharusnya di era sekarang i, insiden tragis seperti ini tidak terjadi. Apalagi selama ini TNI dan Polri senantiasa berdampingan dan menjalin sinergitas yang kuat. Meskipun pelaku diduga oknum anggota TNI, kejadian ini tetap menjadi perhatian serius,” katanya.

Lebih lanjut, Dewi Juliani menyoroti pentingnya kepekaan dan perkiraan kerawanan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan.

“Memang benar bahwa tindakan oknum menjadi pengecualian, namun saya melihat adanya potensi kurangnya kepekaan dan perkiraan kerawanan saat anggota Polri akan melaksanakan tugas tersebut. Informasi mengenai adanya konten video penyelenggaraan sabung ayam dan bahkan foto-foto senjata yang diduga milik oknum pelaku seharusnya menjadi indikasi potensi risiko,” ungkapnya.

Menyikapi hal ini, Dewi Juliani menyampaikan harapannya kepada Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri.  Dia berharap pimpimam Kabaharkam untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan strategi di tingkat pelaksana teknis lapangan. Pembekalan kepada anggota Polri tidak hanya sebatas kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai potensi risiko dan solusi menghindarinya.

“Sebagai contoh, dalam situasi yang dianggap rawan, anggota Polri harus dibekali pemahaman untuk melaporkan kepada Kapolres agar dapat berkoordinasi dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) setempat atau meminta perbantuan dari Polisi Militer (PM) yang ada di wilayah tersebut. Saya kira ini menjadi tanggung jawab Kabaharkam untuk memastikan pembekalan kemampuan ini, bukan hanya sekadar kemampuan teknis kepolisian semata,” ujarnya. [dry]