ASKARA-Pihak-pihak yang mendukung keberadaan Pagar Laut  dinilai sebagai pihak yang tidak mendukung Asta Cita  dari Presiden Prabowo Subianto. Termasuk para purnawirawan TNI yang berada di perusahaan oligarki  yang membangunan Pagar Laut, terutama di Tangerang, Banten.

Demikian ditegaskan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan pada diskusi  Dialektika Demokrasi dengan tema " Polemik Pagar Laut ! Langkah Pemerintah Dinilai Tepat Dengan Langsung Membongkar Pagar Laut" di ruang PPID Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Menurut dia, tidak ada alasan para purnawirawan tersebut ditakuti sekalipun mereka setelah pensiun mengabdi di perusahaan oligarki tersebut dan mendukung terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam hal pemagaran laut. Sebab pihaknya melihat selama ini banyak pihak yang berkompeten menjaga laut seperti KKP, Bakamla, Polisi Air, TNI AL, dan lain-lain,  ternyata tidak berkutik dan malah  mendiamkan pemasangan pagar laut tersebut.

"Jadi, saat ini tidak ada orang atau kelompok mana pun yang perlu ditakuti. Apalagi oligarki itu. Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan Pagar Laut dibongkar dan diusut tuntas. Mana yang lebih tinggi perintah presiden apa mereka-mereka (para oknum purnawirawan} itu,” tanya Johan.

Bahkan tegasnya lagi, DPR dan rakyat siap melawan. Bahkan masyarakat Banten semakin keras melakukan perlawanan dan menyatakan revolusi.

“Maka, jangan main-main, dimana pagar laut ini sebagai puncak gunung es dari ketidaksinergian kementerian dan lembaga selama ini," kata Johan.

Pembicara diskusi lainnya Firman Subagyo juga mempertanyakan patriotisme oknum purnawirawan TNI yang mengabdi di perusahaan milik oligarki yang membangun pagar laut. Dalam kasus Pagar Laut, mereka malah menjadi backing perusahaan yang  bersalah.

"Patriotisme mereka (purnawirawan TNI) jelas patut dipertanyakan. Saya prihatin melihat mereka membela perusahaan milik oligarki, " tegas Firman  yang juga anggota Komisi IV DPR ini.

Firman mengatakan kalau pihaknya tidak memahami aturan yang digunakan sehingga  para purnawirawan TNI bisa mengabdi di berbagai perusahaan oligarki. Sepengetahuannya, jika para purnawirawan tersebut menyelesaikan tugas kemiliterannya sesungguhnya mereka berstatus sipil.

Nah dalam kasus Pagar Laut, Firman kaget kalau oknum-oknum purnawirawan tersebut malah bertindak bak jawara dalam membela perusahaan yang diduga terlibat dalam mengkavling laut seperti yang terjadi di Tangerang.

"Seharusnya mereka menegakkan aturan dan bersikap patriotik bukan malah melindungi pihak yang  merugikan rakyat," kata Firman [dry]