ASKARA - Timur Barat Research Center (TBRC) merilis hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang. Survei ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek tersebut, serta menilai dampaknya dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai proyek PIK 2 memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan investasi di wilayah Banten dan DKI Jakarta.

Survei dilakukan pada 18–25 Januari 2025 dengan metode tatap muka dan wawancara langsung. Sebanyak 1.680 responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, melibatkan warga Banten dan DKI Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Dari jumlah tersebut, response rate mencapai 85 persen atau 1.428 responden. Margin of error survei diperkirakan sebesar 2,59 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Riset TBRC, Renvinno, mengungkapkan bahwa 74,1 persen responden menilai pencabutan SHGB PIK 2 merugikan iklim investasi di Banten dan Jakarta. Sementara itu, 17,1 persen responden menilai pencabutan tersebut tidak berdampak, dan 8,8 persen tidak memberikan pendapat. Selain itu, sebanyak 78,6 persen responden tidak sepakat dengan narasi bahwa PIK 2 dikuasai oligarki dan asing, dengan alasan bahwa sektor ekonomi yang paling banyak dikuasai asing justru berada di industri pertambangan.

Survei juga menunjukkan bahwa 83,7 persen responden menilai pencabutan SHGB akibat kasus pagar laut sebagai keputusan yang terburu-buru, tidak transparan, dan tanpa akuntabilitas. Hanya 5,6 persen yang setuju dengan pencabutan SHGB, sementara 10,7 persen tidak memberikan jawaban. Selain itu, 82,8 persen responden meyakini bahwa hambatan terhadap investasi di PIK 2 dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Banten dan Jakarta. Dampak lainnya, 84,6 persen responden menilai peluang kerja akan berkurang, sedangkan 88,8 persen menilai hal itu berdampak pada hilangnya pendapatan daerah dan pemerintah pusat.

Mayoritas masyarakat Banten dan Jakarta mendukung kelanjutan proyek PIK 2. Hasil survei menunjukkan 88,8 persen responden menyetujui pembangunan tetap dilanjutkan, sementara 5,1 persen menolak dan 6,3 persen tidak memberikan jawaban. Menurut TBRC, proyek ini telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pemerintah.

Ulama asal Pakuhaji, Kiai Hasan Basri, turut menegaskan pentingnya proyek ini bagi masyarakat pesisir utara Tangerang. Ia menilai bahwa ribuan warga menggantungkan hidupnya pada PIK 2, dan penghentian proyek ini akan berdampak buruk, termasuk meningkatnya pengangguran dan kriminalitas. Ia juga mengingatkan bahwa abrasi di Pantai Utara Tangerang sudah terjadi puluhan tahun, namun belum pernah dinyatakan sebagai bencana oleh pemerintah.

TBRC merekomendasikan agar pemerintah bersikap lebih bijak dan transparan dalam menangani kasus PIK 2. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo, proyek ini harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kepercayaan dunia usaha dan investasi. Keputusan yang tidak transparan dapat memicu ketidakpastian bagi investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.