ASKARA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah (PANRB) Rini Widyantini resmi melantik Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Selasa (07/01).

Pelantikan Prof. Zudan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat manajemen kepegawaian negara di Indonesia. Dengan pengalaman dan kompetensinya, diharapkan beliau dapat membawa perubahan positif dalam sistem kepegawaian, mendukung pembangunan birokrasi yang efisien, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

Prof Zudan bukan sosok baru dalam bidang birokrasi yang lahir di Sleman, DIY, pada tahun 1969, adalah seorang birokrat berpengalaman dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat. Ia menyelesaikan gelar S1 Hukum di Universitas Sebelas Maret, S2 dan S3 di Universitas Diponegoro, serta memiliki pengalaman kerja yang luas di berbagai posisi di Kementerian Dalam Negeri.

Ia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 1 Juli 2015 hingga 15 Maret 2023. Ia juga menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Menteri Dalam Negeri juga pernah mempercayakan Zudan menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo dan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Rini Widyantini menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai hasil yang optimal. Sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

"UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan," ungkap Rini dalam sambutannya.

Kolaborasi yang baik bersama instansi paguyuban PANRB, yakni BKN, LAN, dan ANRI, menjadi poin yang ditekankan Rini. Menurutnya outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat.

PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kedua, yakni pembinaan manajemen ASN. "Laksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN," tegas Rini.

Ketiga adalah penilaian kompetensi ASN. Rini berharap Zudan dan jajaran BKN bisa memastikan pelaksanaan asesmen bagi ASN dapat menilai dan mengembangkan kompetensi ASN secara profesional serta objektif.

Pesan terakhir adalah, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN sebaiknya mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi. "Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat," ujar Rini.

Kini, Zudan menggantikan posisi Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat Plt. Kepala BKN. "Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi ini," pungkas Rini. 

Dalam sumpah jabatannya, Prof. Zudan  berkomitmen untuk memimpin BKN dengan integritas dan profesionalisme, serta berusaha untuk meningkatkan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dengan transparansi dan akuntabilitas.

Setelah dilantik, Prof. Zudan  menyampaikan beberapa pesan penting terkait tugas yang akan dijalankannya sebagai Kepala BKN. Beliau menegaskan bahwa transformasi dalam sistem kepegawaian negara menjadi sangat penting, mengingat tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.

"Saya akan terus berupaya untuk memperkuat sistem kepegawaian yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip-prinsip meritokrasi. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Prof. Zudan.

Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Efektif

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif. Dengan adanya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM, BKN diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan nasional dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagai Kepala BKN yang baru, Prof. Zudan Arif Fakrulloh diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur negara  untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 

Beberapa tugas penting yang menjadi fokus utama BKN antara lain:

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara
   
Memastikan agar seluruh aparatur negara memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.

2. Reformasi Birokrasi
   
Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta memperkuat sistem rekrutmen dan promosi pegawai yang transparan dan berbasis merit.

3. Penguatan Sistem Kepegawaian
   
Memperkuat sistem manajemen kepegawaian di Indonesia, termasuk pengelolaan data kepegawaian yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi, guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

4. Pengelolaan Kinerja ASN
   
Meningkatkan sistem pengelolaan kinerja ASN dengan pengawasan yang lebih ketat, serta memberikan penghargaan dan sanksi yang tepat untuk memastikan kinerja yang optimal dalam pelayanan publik.