Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa Sampaikan Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
Desak Perbaikan Sistem Kesehatan Nasional

ASKARA – Dalam sebuah surat terbuka yang dirilis pada penghujung tahun, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa (AKKB) menyampaikan keprihatinan mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Surat tersebut menyoroti berbagai persoalan yang dinilai menghambat pembangunan kesehatan nasional dan menyerukan langkah konkret untuk memperbaikinya.
“Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan pandangan jujur mengenai kondisi kesehatan Indonesia yang masih jauh dari kata memuaskan. Kami mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan kesehatan yang tidak pro-rakyat dan memastikan bahwa sektor kesehatan dipimpin oleh individu dengan profesionalisme dan keahlian,” tegas AKKB dalam pernyataan terbukanya, Kamis (2/1).
Surat tersebut mengungkap lima isu utama yang memerlukan perhatian serius:
1. Profil Kesehatan Masyarakat yang Memprihatinkan: AKKB menilai bahwa indikator kesehatan Indonesia seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan harapan hidup, masih tertinggal di kawasan ASEAN. Selain itu, penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan malaria belum terkendali dengan baik, sementara prevalensi penyakit kronis terus meningkat.
2. Fokus pada Proyek Mercu Suar: Kritik diarahkan pada Kementerian Kesehatan yang terlalu memprioritaskan proyek-proyek besar seperti pengadaan laboratorium kateterisasi (Cath-lab) dan proyek genomik, yang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Proyek ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
3. Disharmoni dengan Organisasi Profesi Kesehatan: Ketegangan antara Menteri Kesehatan dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi sorotan. “Disharmoni ini menciptakan kesan bahwa pemangku kebijakan tidak mendukung profesi kesehatan,” tulis AKKB.
4. Intervensi Berlebihan di Ranah Profesi: AKKB menyoroti pengesahan Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023 yang dinilai mengesampingkan peran organisasi profesi. Hal ini telah memicu somasi dan judicial review dari tenaga kesehatan.
5. Krisis Kepemimpinan Berbasis Keahlian: Kepemimpinan sektor kesehatan selama ini dinilai kurang memadai, dengan pejabat yang tidak memiliki latar belakang kesehatan. AKKB menegaskan pentingnya pemimpin dengan keahlian yang mumpuni untuk memastikan kebijakan yang berbasis bukti dan kebutuhan nyata.
AKKB mendesak Presiden Prabowo untuk:
1. Meninjau ulang kebijakan dan program kesehatan yang tidak berpihak pada rakyat.
2. Memastikan kepemimpinan sektor kesehatan diisi oleh individu dengan latar belakang profesional dan keahlian.
“Bidang kesehatan harus menjadi penyejuk bagi masyarakat, bukan menjadi bahan toksik yang memicu ketidakpuasan,” tegas AKKB. Surat terbuka ini diakhiri dengan harapan agar Presiden Prabowo mengambil langkah konstruktif untuk memperbaiki berbagai persoalan kesehatan yang ada.
Surat ini ditandatangani oleh tujuh pakar kesehatan terkemuka, termasuk Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki dan Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra. AKKB juga menyediakan narahubung resmi untuk informasi lebih lanjut:
Surat terbuka ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih inklusif dan pro-rakyat.
Komentar