OLEH : Saur S. Turnip

ASKARA - Di tengah kompleksitas konflik global yang kian meningkat, muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan amanahnya. Sejak didirikan pada 24 Oktober 1945, PBB berkomitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, namun kenyataannya sering kali berseberangan dengan harapan tersebut. Reformasi terhadap PBB dan perangkatnya, khususnya Dewan Keamanan (DK), bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mendesak.

Tiga konflik besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk invasi Rusia ke Ukraina, pertempuran di Sudan, dan serangan terbaru di Gaza, mengungkapkan betapa lemahnya respon PBB dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengakui bahwa kebuntuan akibat hak veto lima anggota tetap DK—AS, Rusia, China, Inggris, dan Perancis—merusak kredibilitas organisasi ini. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap struktur dan mekanisme PBB untuk memastikan keberlanjutan misi mulianya.

Salah satu hambatan signifikan adalah ketidakmampuan DK untuk mengambil tindakan tegas di tengah konflik yang menyengsarakan jutaan jiwa. Contohnya, resolusi untuk mengakhiri ketegangan di Palestina selalu terhalang oleh veto AS, sementara resolusi untuk konflik di Ukraina terkendala oleh veto Rusia. Ini menciptakan kesan bahwa kepentingan nasional mengalahkan upaya kolektif untuk mencapai perdamaian.

Dalam konteks ini, KTT untuk Masa Depan PBB menawarkan harapan. Pakta Masa Depan, dengan 56 rencana aksi, memberikan pijakan bagi pembaruan sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Reformasi di DK dan perbaikan sistem keuangan internasional menjadi langkah strategis untuk memastikan akses pembiayaan pembangunan bagi negaranegara berkembang.

Diperlukan kerja sama dan konsensus di antara negara anggota untuk mereformasi PBB. Inisiatif seperti pembentukan forum diskusi internasional yang melibatkan negara-negara kecil dan sedang, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di DK, dapat menjadi solusi alternatif. Keberanian untuk melangkah menuju reformasi bukan hanya menguntungkan PBB, tetapi juga bagi stabilitas dan keamanan dunia.

Dengan demikian, perjalanan menuju reformasi PBB adalah tantangan besar yang memerlukan komitmen dan nalar kritis. Dalam menghadapi krisis global yang kian mendalam, kita harus menggali penyebab hambatan yang ada dan bersama-sama menemukan solusi yang berkelanjutan. Hanya dengan cara ini PBB dapat kembali menjadi simbol harapan dan keadilan di panggung internasional.  @Opungnsjj