ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyatakan, bahwa pangan memiliki peran strategis bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Untuk itu, ia meminta tiap wilayah di Indonesia berkonsentrasi dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Hal itu dikatakan Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya pada Economic Talk “Food Security And The Global Uncertainty” PB – HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia) di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

“Pertama, pangan menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM. “You are What you eat” (FAO dan WHO, 2000). Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa!” kata Prof Rokhmin Dahuri dengan tema “Pembangunan Kedaulatan Pangan Yang Mensejehterakan Petani Dan Nelayan Secara Berkelanjutan Di Tengah Ketidakpastian Global”.

Kedua, seiiring dengan pertambahan penduduk dunia permintaan berbagai jenis bahan pangan bakal terus meningkat. Ketiga, sementara, suplai pangan global sangat fluktuatif dan cenderung menurun akibat: (1) alih fungsi lahan pertanian; (2) Triple Ecological Crisis (Global Climate Change, Biodiversity Loss, dan Pollution); (3) semakin meningkatnya tensi geopolitik (seperti Perang Rusia vs Ukraina, Genosida Israel terhadap Palestina, dan Rivalitas China vs AS); dan (4) negara-negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangannya demi mengamankan food security bangsanya di tengah risiko global (global uncertainties).

Keempat, akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina, Israel vs Palestina, AS vs China, dunia menghadapi krisis pangan, energi, dan resesi ekonomi (FAO, 2022; Bank Dunia, 2022).

Kelima, kekurangan pangan dapat memicu gejolak politik kejatuhan Rezim Pemerintahan.

Keenam, “Urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa” (Pidato Presiden Soekarno pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952)..

Ketujuh, suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor (FAO, 2000)..

Kedelapan, sektor pertanian/pangan (pertanian, kehutanan, dan perikanan) menyerap sekitar 36% total angkatan kerja (142 juta orang, usia 15 – 64 tahun), dan menyumbangkan sekitar 18% PDB (Kementan, 2022).

Kesembilan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia mestinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama).

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, pada abad terakhir ini terjadi peningkatan dramatis dalam permintaan manusia terhadap segala jenis sumber daya alam. § Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya, konsumsi gabungan bahan konstruksi, mineral, bahan bakar fosil, dan biomassa mencapai 100 miliar ton, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun 1990 (https://www.theguardian.com/environm ent/2020 /jan/22/worlds-consumption of material mencapai rekor 100 miliar ton per tahun).

Dunia perlu memproduksi setidaknya 50% lebih banyak pangan untuk memberi makan 9,7 miliar orang pada tahun 2050. (Bank Dunia, 2016). § Meskipun meningkatnya permintaan akan sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini juga memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ekosistem bumi, sehingga menyebabkan permasalahan lingkungan termasuk polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Pemanasan Global.

Terkait pengaruh perang dagang terhadap harga tanaman, Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan studi kasus: Tiongkok vs AS.  Meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, dua pemain pasar terbesar di bidang pertanian, hingga saat ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pasar pertanian.

Pada tahun 2018 ketika perang dagang dimulai, Tiongkok membeli produk pertanian dari petani Amerika senilai $9,3 miliar, turun dari $14 miliar pada tahun sebelumnya.

“Tiongkok telah secara efektif berhenti membeli produk pertanian AS, sehingga hal ini memberikan banyak tekanan pada harga. Departemen Pertanian AS kemudian melakukan intervensi untuk memberikan kompensasi kepada petani sebesar $28 miliar atas rendahnya harga dan hilangnya penjualan akibat perselisihan tersebut.” Terangnya mengutip JP Morgan (2019).

Status Ketahanan Pangan Dan Gizi Bangsa Indonesia

Prof Rokhmin Dahuri membeberkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menurut provinsi, 2023, yaitu dari 34 provinsi, provinsi dengan status sangat tahan sebesar 55,88 %, tahan (29,41%), agak tahan (8,82%), dan rentan (5,88%).

Lalu Impor Pangan (Ribu Ton), 2018– 2023 Dari data impor 6 komoditas di atas, secara volumetrik cenderung mengalami kenaikan dari 13,6 Juta Ton (2018) menjadi 14,2 juta ton (2023).

“Total impor beras 2023 sebesar 3,2 juta ton (BPS, 2024). vRencana impor beras 2024 : 5,3 juta ton, sepanjang sejarah NKRI (1945 – sekarang), tertinggi kedua setelah impor beras 1998 sebesar 6 juta ton (BPS, 1999; BPS, 2024),” terangnya.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. “Padahal, kata UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.

“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%).  Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.

Maka, kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan.

Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Selain itu, kategori tingkat kelaparan skor GHI:  Skor 0—9,9: Tingkat kelaparan rendah,  Skor 10—19,9: Tingkat kelaparan sedang, Skor 20—34,9: Tingkat kelaparan serius,  Skor 35—49,9: Tingkat kelaparan mengkhawatirkan, Skor 50—100: Tingkat kelaparan sangat mengkhawatirkan/ekstrem.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, pada 2023 Indonesia memiliki skor 17,6, masuk kategori kelaparan "sedang". Skor itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi (atau terburuk) ke-2 dari 9 negara ASEAN yang diriset. Hal ini, tandasnya, implikasi rendahnya ketahanan pangan dan gizi buruk terhadap kualitas SDM Indonesia.

Kemudian, kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya," tandasnya.

Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara.

Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) Nasional, 2019 • Pada 2019, Indeks Alibaca Nasional termasuk di level rendah (37,32) • 9 provinsi masuk dalam level sedang (26%); 24 provinsi masuk level rendah (71%); dan 1 provinsi masuk level sangat rendah (3%) • Indeks Alibaca tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (58,16).

Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%  (UNCTAD dan UNDP, 2021).

TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan.  Antara lain, 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan  koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.

Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.500.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Oxfam

Bahkan, ungkapnya, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Institute for Global Justice menyebutkan, sekitar 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” kata Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.

Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya.

Apa Itu Pangan?

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan definisi Undang-undang Pangan (UU No 18, 2012). Yaitu: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan definisi Ketahanan Pangan, terangnya, kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU no. 18/ 2021).

Menurut FAO (2016), ketahanan pangan adalah kondisi dimana individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak berisiko kehilangan keduanya. 

Menurut Oxfam (2001), ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Sedangkan kerangka ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai UU No. tentang Pangan, antara lain: Ketahanan Pangan, yakni Kualitas Konsumsi (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi), Ketersediaan (Produksi, Cadangan & Impor), Aksesibilitas (Distribusi & Harga Terjangkau), Masalah Pangan (Kemiskinan & Bencana Alam).

Kemandirian Pangan, yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kedaulatan Pangan adalah Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.

Sedangkan ruang lingkup sektor pangan, kata Prof Rokhmin Dahuri terdiri, Tanaman Pangan: 1. Beras, 2. Jagung, 3. Kedelai ,4. UmbiUmbian dll. Hortikultur: 1. Buahbuahan, 2. Sayuran, 3. Rempahrempah, 4. Tanaman Obat, 5. Tanaman Khas dll.

Perkebunan: 1. Sawit (CPO), 2. Kopi, 3. The, 4. Tebu (Gula), 5. Kakao, 6. Vanila dll. Peternakan: 1. Sapi, 2. Unggas, 3. Kerbau, 4. Domba dll. Komoditas Pangan dari Hutan: 1. Madu, 2. Kopi, 3. Agro- forestry dll.

Perikanan Budidaya: 1. Laut, 2. Payau, 3. Tawar/ Darat dll. Perikanan Tangkap: 1. Laut, 2. PUD (Danau, Bendunga , Sungai dll.

Potensi lahan pangan di kawasan hutan, antara lain: a. Potensi luas hutan untuk tanaman pangan adalah 54 juta ha (Hutan Produksi untuk Pengusahaan Skala Besar), b. Jika 20% luas lantai hutan digunakan untuk budidaya tanaman pangan akan menghasilkan Ubi kayu, Garut, Ganyong, Talas, Kimpul, Ubi jalar, Jagung.

Permasalahan dan tantangan kedaulatan pangan, antara lain: 1. Mayoritas buruh tani, peternak, nelayan ABK, dan produsen pangan (on-farm) lainnya masih miskin. 2. Sebagian besar usaha (bisnis) di sektor pangan masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System (hulu – hilir), (3) teknologi terbaik (tepat – guna) dan mutakhir, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity).

“Akibatnya produktivitas rendah, kurang efisien, komoditas dan produk pangan kurang berdaya saing, kontribusi terhadap PDB rendah dan cenderung menurun, petani dan nelayan miskin, dan kurang sustainable (berkelanjutan),” kata Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.

3. Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern (korporasi) yang menerapkan keempat prinsip diatas (butir-2), yang sangat jaya, berdaya saing, menguntungkan (kaya), dan world class, itu ‘egois’ (rendah Nasionalisme nya), tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan.

4. Porsi keuntungan (profit margin) terbesar dalam usaha (bisnis) di sektor pangan itu bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran.

5. Hilirisasi (industri pengolahan) komoditas pangan masih rendah, sebagian besar bahan pangan dijual (ekspor) dalam bentuk raw materials (bahan mentah). Akibatnya: nilai tambah (added value) nya rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan.

6. Luas lahan pertanian dan luas lahan usaha (garapan), khususnya di sektor tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan, semakin menyusut akibat alih fungsi untuk pemukiman, kawasan industri, infrastruktur, dan penggunaan lahan (land use) lainnya. Akibatnya: luas lahan pangan dan luas lahan usaha pangan (land to man ratio) semakin menurun, economy of scale tidak terpenuhi, volume produksi terancam, dan petani dan nelayan (usaha on-farm) miskin.

7. Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan (membeli) sarana produksi (seperti benih, pupuk, pakan, obat-obatan, BBM) yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi.

8. Produksi bibit dan benih unggul, dan pakan berkualitas, masih rendah, tidak mencukupi. Padahal, lebih dari 60% keberhasilan usaha pangan ditentukan oleh bibit dan benih unggul serta pakan. Di usaha aquaculture (perikanan budidaya) dan peternakan, 60% biaya produksi untuk pakan.

9. Tidak ada jaminan (kepastian) pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian (menguntungkan petani dan nelayan) bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM 10.Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian (pangan), baik secara kuantitas maupun kualitas, kurang memadai.

Raport Merah Food Estate

Food Estate, terang Prof. Rokhmin Dahuri, merupakan program strategis nasional 2020-2024. Pengembangan integrasi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Melibatkan 4 Kementerian terkait ➢ Total lahan 165.000 ha Rp 1,5 triliun (anggaran 2021-2022)

Kalimantan Tengah: Komoditas Padi dan Singkong 17.000 ha sawah baru tak kunjung panen. 600 ha perkebunan singkong mangkrak.

Sumatera Utara: Komoditas Bawang Merah, Bawang Putih, dan Kentang.

Sudah ditanam 1.000 ha, dengan luas efektif yang akan dikelola 748,6 ha. Ratusan hektare lahan Food Estate ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.

Nusa Tenggara Timur: Komoditas Sorgum, Jagung, Tomat & Kacang Hijau

Tanaman Jagung di lahan Food Estate di Kabupaten Belu mati pada April 2022. Alasannya ialah sistem irigasi sprinkle tidak berfungsi dengan baik dan bahkan mubazir.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, faktor kegagalan food estate antara lain: Kesesuaian tanah dan agro climate yang tidak terpenuhi di beberapa proyek lumbung pangan; Budaya kerja pengelolaan; Ketiadaan dan ketidaklayakan infrastruktur; Tidak ada perencanaan yang matang; Kelayakan budi daya dan teknologi yang rendah; Kapasitas SDM yang kurang memadai

Dia menegaskan, program ketahanan pangan indonesia era presiden jokowi dan presiden soeharto Food Estate mengancam Pertanian Rakyat. Ketika pangan dikendalikan segelintir orang (kekuatan besar), maka perut rakyatnya tersandera oleh kekuatan tersebut.

“Dampak negatif ke Lingkungan Memperburuk masalah banjir, erosi tanah, serta memaksa perubahan praktik pertanian local,” tandas Profesor Kehormatan (emeritus) dari Department of International Development Cooperation Shinhan University, Korea Selatan tersebut.

Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 8,9 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (7,8 persen), Filipina (7,1 persen), Brunei Darussalam (5,5), Singapura (5,3), Malaysia (3,4), Thailand (3,1). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peningkatan produktivitas dan produksi onfarm komoditas pangan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu: 1. Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan: luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, neraca stok pangan, ekspor, impor, profil produsen pangan, dll.

2. Mempertahankan lahan pertanian dan perikanan (LAHAN PERTANIAN ABADI) yang ada, tidak dialihfungsikan untuk kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya à Melalui implementasi RTRW secara konsisten sesuai dengan UU No. 41/2009, penetapan lahan pertanian abadi, dan Reforma Agraria.

3. Dengan menggunakan tekonologi mutakhir (bibit & benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas air, teknologi budidaya, biotechnology, nanotechnology, digital/Industry 4.0 farming and aquaculture) dan manajamen agribisnis yang tepat, kita tingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability seluruh unit usaha produksi pangan yang ada saat ini.

4. Pembukaan lahan baru (ekstensifikasi) untuk usaha produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, dan perikanan di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar di P. Jawa, dengan spesies (komoditas) yang cocok dengan kondisi agroklimat setempat. Pendeknya, kedepan tidak ada sejengkal lahan pun dibiarkan terlantar. Semua lahan sesuai dengan RTRW harus diusahakan untuk memproduksi komoditas pangan secara produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).

5. Diversifikasi budidaya dengan spesies (varietas) pangan yang baru melalui domestikasi dan pengembangan bibit dan benih unggul dengan teknologi pemuliaan (genetic engineering) dan nanoteknologi. Hal ini sangat mungkin, karena Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas kelautan tertinggi di dunia, dan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia. Prioritaskan budidaya tanaman pangan lokal sumber karbohidrat non-beras: sorgum, sagu, porang, tales, ganyong, suweg,dll.

6. Supaya petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup lebih sejahtera, maka setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonominya. Yakni besaran unit usaha yang menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, minimal 480 dolar AS (Rp 7,5juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2023).

Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 2 ha (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 2.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019). Menerpakan Integrated Supply Chain Management System. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok. Dan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable).

7. Revitalisasi seluruh infrastruktur pertanian (bendungan dan saluran irigasi, dan pelabuhan perikanan) dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telkom dan internet, dan pelabuhan umum) yang ada, dan kita bangun yang baru sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

8. Konservasi ekosistem hutan dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu untuk menjaga stabiliast dan kontinuitas aliran (debit) sungai sebagai sumber air irigasi pertanian, mencegah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

9. Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh sektor pertanian itu sendiri maupun sektor-sektor pembangunan lainnya (industri manufaktur, pertambangan dan energi, pemukiman, dll).

10.Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan bencana alam lain, seperti: spsies atau varietas baru yang climate resilience, smart farming.

Urban Farming, Upaya Kemandirian Pangan Warga

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peningkatan volume produksi sarana produksi pertanian dan perikanan yang top quality, harga bersaing, dan mencukupi kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan, antara lain:

1. Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, dll): bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

2. Hortikultura: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

3. Perkebunan: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

4. Peternakan: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

5. Perikanan budidaya: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

6. Perikanan Tangkap: kapal ikan, alat penangkapan (fishing gears), mesin kapal dan suku cadangnya, energi (diesel, bensin, solar panel, dan lainnya), alat bantu penangkapan ikan (GPS, fish finder), dan perbekalan melaut.

Sedangkan dalam pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan, sehingga demand mengurangi produksi nasional, yaitu: 1. Mengingat konsumsi beras per kapita Indonesia tertinggi di dunia (sekitar 110 kg), rata-rata konsumsi beras per kapita dunia hanya 50 kg (FAO, 2020), konsumsi beras yang sehat < 60 kg per kapita (Puslitbang Gizi, 1999).

Maka, harus ada kebijakan dan program prioritas nasional untuk mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita, dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras: sagu, sorgum, umbiumbian, tales, porang, dll.

2. Karena, Indonesia merupakan importir gandum terbesar kedua di dunia (rata-rata 12,5 juta ton/tahun) yang menghamburkan devisa cukup besar (US$ 4 milyar/tahun), padahal sagu dan komoditas pangan lokal lainnya sudah bisa dibuat mie. Kurangi dan kemudian stop impor gandum, dan secara simultan perkuat dan kembangkan industri pengolahan bahan baku non-gandum (sagu, ubi kayu, porang, dll) menjadi mie.

3. Setiap tahun Indonesia mengimpor sapi sekitar 800.000 ekor/tahun dan puluhan ribu ton daging sapi/tahun à perkuat dan kembangkan usaha peternakan sapi, dan tingkatkan konsumsi ikan per kapita nasional, karena Indonesia memiliki potensi produksi ikan terbesar di dunia (115 juta ton/tahun) dan baru dimanfaatkan sekitar 20% nya. “Sejak 2009 – sekarang Indonesia produsen perikanan terbesar di dunia (25 juta ton/tahun), setelah China (100 juta ton/tahun),” ungkap Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

4. Indonesia merupakan bangsa dengan food wastage terbesar kedua (20%) di dunia, setelah Arab Saudi (FAO, 2022) à Harus ada kebijakan dan program prioritas untuk kurangi food wastage (food loss dan food waste) secara signifikan.

Revitalisasi dan Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Pangan: Penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali beberapa komoditas pangan tertentu. Supaya produk olahan pangan Indonesia kompetitif di tingkat global à Lakukan bench marking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia (Jepang, Korsel, Thailand, Singapore, Australia, Canada, AS, Uni Eropa, dan Turki)

Hilirisasi Industri Agro: Mendorong industri hilir berbasis produk pertanian selain untuk memperoleh nilai tambah, juga dimaksudkan untuk: menciptakan multiplier effects, menciptakan lapangan kerja, dan menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian onfarm ke sektor industri pengolahan pertanian. Negara dengan bonus demografi berupa pertumbuhan kelas berpendapatan menengah, juga akan sangat diuntungkan dengan adanya industri hilir yang kuat.

Penguatan dan pengembangan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor

1. Dengan meningkatkan kinerja sub-sistem sarana produksi, produksi (onfarm), dan industri pengolahan à diyakini setiap komoditas dan produk olahan pangan Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi: kualitas unggul (top quality), harga relatif murah, dan volume produksi (supply) mampu memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen (pasar) dalam negeri maupun ekspor.

2. Dengan berbagai cara (promosi, insentif, dll), kita berupaya semaksimal mungkin agar semua komoditas dan produk olahan pangan nasional mampu menguasai pasar domestik. 3. Dengan berbagai cara (promosi, diplomasi, insentif, dll), kita lakukan penguatan dan pendalaman pasar ekspor di negara-negara pelanggan lama (existing importers), dan pengembangan pasar ekspor ke negara-negara baru (emerging importers).

Penguatan dan pengembangan sistem logistik pangan nasional

1. Pembangunan atau penyempurnaan Sistem Logistik Pangan Nasional, sehingga aliran (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi dari sentra produksi ke sentra pasar (domestik dan pelabuhan ekspor) akan lebih cepat, lancar, mudah, murah, efisien, dan aman.

2. Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan bahan pangan (gudang, cold storage, pabrik es, dll) sesuai kebutuhan di setiap wilayah NKRI.

3. Revitalisasi dan pengembangan sarana transportasi (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi yang dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.

4. Revitalisasi dan pengembangan konektivitas digital sebagai bagian integral dari SISLOGPANGNAS.

Kebijakan Politik Ekonomi Yang Kondusif

1. Kebijakan ekspor – impor pangan harus mengutamakan “national interest” (Kedaulatan Pangan Nasional).

2. Kurangi dan stop subsidi input usaha onfarm, khususnya tanaman pangan pokok, dan ganti DENGAN “double subsidy” untuk output pertanian.

3. Perlu skim kredit perbankan khusus untuk sektor pangan, terutama yang belum kompetitif, dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan relatif lunak (bench marking dengan negara-negara pertanian utama lainnya).

4. Iklim investasi dan ease doing business yang kondusif. 1) Produksi Pangan Pokok melebihi Konsumsi Nasional 2) Setiap warga negara di seluruh wilayah NKRI mampu mendapatkan bahan pangan pokok yang bergizi, sehat, dan mencukupi sepanjang tahun 3) Petani dan pelaku usaha sejahtera 4) Berkelanjutan (sustainable)

Smart Farming di China

Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menuturkan, bahwa di Shanghai, China, lahan sawah tidak lagi digarap secara langsung oleh petani melainkan dengan kecerdasan buatan yang bekerja otomatis menanam padi di lahan sawah.

Kemudian, mesin pertanian nir-awak dapat mengefisienkan penggunaan benih padi hingga 2 kg dan meningkatkan hasil panen hingga mencapai 10 kg pada lahan seluas 667 m², dibanding dengan pertanian tradisional

BONIROB merupakan teknologi pertanian untuk mengenali dan membasmi hama/gulma tanpa bahan kimia yang digerakan menggunakan panel surya.

Sebuah DRONE yang berfungsi untuk mengangkut pestisida, herbisida, dan pupuk secara efisien. Selain itu, DRONE ini mampu mengangkat beban sampai 10kg dan mencakup area 4000-6000 m2 dalam waktu 10 menit.

ASHURA merupakan inovasi teknologi pertanian dari IPB University yang membantu meningkatkan kapasitas dan produktivitas panen.

Robot Rippa adalah robot otonom lain yang bisa membuat hidup lebih mudah bagi petani. Rippa digunakan untuk meningkatkan keseragaman tanaman dan volume tanaman pada saat panen dengan dosis yang benar.

Sorbem adalah sistem penerangan yang menggunakan tenaga listrik dari tanah dan menyala dan mati secara otomatis (sensor cahaya). Sorbem merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Selain itu, sorbem merupakan energi berkelanjutan.

Akibat pengaruh perang dagang terhadap harga tanaman China vs AS menyebabkan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, dua pemain pasar terbesar di bidang pertanian, hingga saat ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pasar pertanian. Pada tahun 2018 ketika perang dagang dimulai, Tiongkok membeli produk pertanian dari petani Amerika senilai $9,3 miliar, turun dari $14 miliar pada tahun sebelumnya.

Mengutip JP Morgan, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, China telah secara efektif berhenti membeli produk pertanian AS, sehingga hal ini memberikan banyak tekanan pada harga. Departemen Pertanian AS kemudian melakukan intervensi untuk memberikan kompensasi kepada petani sebesar $28 miliar atas rendahnya harga dan hilangnya penjualan akibat perselisihan tersebut.

Editor: Husnie