ASKARA - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pengembangan kebijakan energi berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024,.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, dunia saat ini sedang bergulat dengan triple planetary crisis yang mengacu pada perubahan iklim, keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. World Economic Forum dalam Global Risks Report (2023) menyatakan krisis tersebut menjadi momentum mempercepat transisi energi dan menuju ekonomi hijau. Transisi energi disinyalir dapat mengurangi emisi CO2 hingga 70 persen pada 2050. Namun, Indonesia menghadapi tantangan trilema energi untuk mencapai kemandirian energi nasional.

“Kebutuhan energi tidak bisa hanya dengan cara yang sudah-sudah, tetapi dengan cara-cara yang bersamaan dengan concern terhadap triple planetary crisis. Hari ini peran minyak dan gas bumi sebagai energi primer kita masih besar, masih 30 persen untuk minyak, dan 16 persen untuk gas bumi namun kita seakan-akan hanya mengandalkan ini saja. Untuk itu, pengembangan minyak dan gas bumi ke depannya perlu inovasi bagaimana kita bisa menghasilkan energi yang rendah emisi,” ujarnya

Trilema energi mengacu pada ketahanan energi, affordability, dan sustainability. Laporan World Energy Council (2024) menunjukkan negara yang berhasil mengelola ketahanan energi adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga aspek trilema energi. Artinya, strategi ketahanan energi tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

Dia mengatakan, kerja sama ini semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas, dan Pertamina dalam menghadapi krisis iklim global. Sinergi menjadi hal yang penting dan dapat mempercepat pemanfaatan transisi energi, sekaligus upaya menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini dilakukan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Kami punya kolaborasi dengan praktik baik di lapangan yang dilaksanakan oleh Pertamina. Kita ingin juga menurunkan emisi gas rumah dan mencapai net zero emission, tapi di saat yang sama kita juga memerlukan energi kebutuhan energi yang naik 4-5 kali lipat dengan energi yang enviromental friendly. Pada saat yang sama juga mendorong industri petrochemical yang kompleks di Indonesia oleh karena itu kami berharap kerjasama ini benar-benar dapat digulirkan terus sampai kita menjemput indonesia emas 2045,” ujar Suharso Monoarfa.

“Saya juga ingin apresiasi Pertamina untuk membentuk Pertamina Sustainibility Expert sebagai hub education and training center, dan hari ini kita akan tanda tangani kerja sama itu, utamanya untuk memperkuat ketahanan energi dan mempercepat hilirisasi migas yang environment-friendly dan juga menjanjikan kesejahteraan,” jelas Suharso.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, juga menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam kolaborasi. “Saya mengucapkan terima kasih karena nanti kami bukan hanya bisa align dengan RPJPN dan RPJMN, namun ada juga PKS yang dari sisi implementasi. Bukan hanya penyusunan kebijakan yang kami align-kan, tapi kami juga ikut aktif dalam implementasi perencanaan kebijakan tersebut,” ungkap Nicke.

Sinergi Bappenas dan Pertamina mencakup kajian bersama dan pengembangan roadmap kebijakan energi atas ketahanan energi nasional, hilirisasi minyak dan gas bumi, dan pemanfaatan energi transisi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ESG (Environmental, Social, Governance) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diseminasi kebijakan dan pertukaran informasi terkait sektor energi untuk mendukung transformasi Indonesia.

Guna meningkatkan efisiensi dan inovasi berkelanjutan, kerja sama juga melingkupi pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang energi.

“Jadi beberapa tujuan sesuai dengan SDGS nya harus kita capai. Tadi telah ditandatangani PKS untuk mengembangkan SDM-SDM yang unggul untuk menjalankan semua bisnis kedepan yang lebih sustainable dan bisa menghasilkan ekonomi hijau. Transisi energi bagi Indonesia bukan hanya sekedar mengurangi karbon emisi, namun harus mampu meningkatkan PDB dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja,” jelas Nicke.

Berkomitmen pada keberlanjutan, Nicke Widyawati menyatakan bahwa kerjasama strategis ini menjadi bukti keseriusan Pertamina untuk mencapai kemandirian energi nasional, termasuk pemanfaatan energi rendah karbon sekaligus menyelaraskan dengan langkah Pemerintah.

“Pertamina sebagai badan usaha harus menyelaraskan langkah dengan Pemerintah mengingat peran utama dalam menjaga keamanan energi, keterjangkauan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Sekaligus terus mendorong program penurunan karbon emisi,” tegas Nicke.

PKS ini menegaskan pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (TPB/SDGs) dalam proses bisnis Pertamina, yang diwujudkan melalui pelaksanaan Environmental, Social, and Governance (ESG) dan TPB/SDGs yang terintegrasi dalam Pertamina Sustainability Expert. Untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi berkelanjutan, kerja sama ini juga melingkupi pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

“Ini adalah awal perjalanan kita bersama yang akan kita detailkan menjadi langkah konkret yang bisa mewujudkan dan mempercepat penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak untuk meningkatkan PDB Indonesia, sekaligus membawa kita menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Nicke.