Oleh: Firda Sari Oktaviany 
Mahasiswi Magister Akuntansi di Universitas Pamulang Tangerang Selatan

ASKARA - Komisi XI DPR RI telah menyetujui rencana pemerintah untuk meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% pada tahun 2022 menjadi 12% pada tahun 2025. Tentu saja, ini akan menyebabkan meningkatnya biaya barang konsumsi bagi masyarakat, yang akan membuat biaya hidup semakin tinggi.

Berdasarkan draf RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (nama baru RUU KUP) Bab IV Pasal 7 dijelaskan secara rinci tarif PPN terbaru.

Di tahun 2022, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Tarif pajak pertambahan nilai 11% akan efektif selama sekitar dua tahun dan setelah itu akan meningkat menjadi 12%. Mulai dari tanggal 1 Januari 2025, PPN akan naik menjadi 12%. Pada saat yang sama, pemerintah juga memutuskan untuk tidak memberlakukan PPN sebesar 0% atau bebas dari PPN untuk produk yang diekspor. yakni:

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
3. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Beberapa dampak dari kenaikan PPN diantaranya:

1.Inflasi
Kenaikan pajak pertambahan nilai dapat mengakibatkan meningkatnya biaya produksi yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir. Ada kemungkinan besar bahwa ini akan menyebabkan peningkatan inflasi, karena penambahan biaya ini akan mengakibatkan kenaikan harga.

2.Penurunan Daya Beli Masyarakat
Kenaikan tarif PPN bisa menurunkan kemampuan beli orang-orang karena harga barang dan layanan yang naik. Ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, menurunkan tingkat konsumsi, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

3. Ketidakmerataan pembagian pendapatan
Kemungkinan besar, kenaikan PPN akan berdampak secara tidak merata pada pendapatan masyarakat. Orang-orang dengan pendapatan yang rendah mungkin lebih merasakan efeknya ketika harga barang dan jasa naik karena pendapatan mereka tetap. Ini disebabkan oleh fakta bahwa PPN adalah pajak yang berlaku di semua tahap transaksi dan tarifnya dikenakan dengan adil, tanpa memperdulikan status sosial atau pendapatan individu yang terkena pajak.

4. Peningkatan Penerimaan Negara
Salah satu pemasukan utama bagi negara adalah PPN yang sangat penting. Kenaikan tarif PPN secara langsung berpotensi untuk meningkatkan pemasukan pemerintah dari transaksi penjualan barang dan jasa yang dikenai PPN.

5. Efisiensi Ekonomi
Pengimplementasian kenaikan PPN dalam jangka waktu yang lama dapat memperkuat penerimaan negara, yang dapat mendorong efisiensi ekonomi jika dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur publik dan mengurangi kekurangan anggaran. Tetapi ini tergantung pada bagaimana pendapatan digunakan dan dana publik dialokasikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang paling terkena dampak kenaikan PPN ini adalah masyarakat sebagai konsumen akhir. Bagi negara, kenaikan PPN ini akan berdampak pada sumber pemasukan negara yang akan dialokasikan pada pengembangan infrastruktur , Pendidikan dan Kesehatan. Diharapkan bahwa dengan adanya kenaikan PPN dimasa yang akan datang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.