ASKARA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet menyatakan, jumlah petani di Sulawesi Selatan dalam sepuluh tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut ia ungkapkan berdasarkan data hasil sensus pertanian (ST 2023) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, dimana hasilnya menunjukan adanya penurunan jumlah petani.

Dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) pada tahun 2013, kini berubah menjadi 1.121.665 pada tahun 2023. Jadi, ada penurunan sebesar 4,45 persen atau sekitar 52.289 selama sepuluh tahun terakhir.

"Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang, kenapa? karena ini terkait dengan keseluruhan petani kita. Kami menemukan di Makassar ini, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani ini tinggi dan bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia," kata Slamet, Rabu (8/5/2024).

Saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR di Kantor Bulog Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024), Slamet menyampaikan bahwa solusi dari permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana agar pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin. Sehingga, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.

"Justru pertanyaan saya tadi saat pertemuan, bagaimana Badan Pangan bersikap ketika masa panen puncak. Apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan terkait dengan kesejahteraan petani, kita bukan sekadar menyerap (hasil produksi dari petani) tapi bagaimana nanti penyerapan itu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Saya ingin mendapatkan jawaban Badan Pangan saat nanti kita rapat kerja di Jakarta,” ujar Slamet.

Selain itu, menurut Deputi Bidang PKKP Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam. Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar. Produksi beras sejak tahun 2019 - 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton. Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri.