ASKARA - Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan, Bali menyampaikan aspirasi kepada Komisi VIII DPR RI terkait akan kebutuhan sarana dan prasarana, salah satunya adalah kendaraan baru mobil penyelematan (rescue). 

Menurut keterangan, mobil rescue yang eksisting saat ini adalah kendaraan produksi tahun 2014, sehingga dinilai sudah tidak optimal lagi untuk digunakan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid berkomitmen untuk mencari solusi akan hal itu, baik dengan cara melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) maupun dana abadi umat.

"Sebenarnya tidak hanya dari BNPB, (penggunaan) mobil dinas rescue itu bisa juga dari BPKH. Nanti kami bantu ke BPKH, aspirasi Beliau yang nanti memakai dana pemanfaatan, nilai manfaat dari dana abadi umat, itu bisa dipakai untuk itu, nanti saya bantu. Yang kedua juga bisa (dari dana) CSR, CSR itu pengajuan proposalnya kedua-duanya juga tidak ribet," kata Abdul Wachid dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (3/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan kendaraan mobil rescue selayaknya menjadi nyawa dari BPBD dalam menjalankan tugasnya. Hal itu mengingat Bali juga memiliki beragam bencana alam, sehingga kebutuhan akan kendaraan yang baru harus dibantu.

"Nanti akan kami bantu. Karena penting ternyata di Bali ini juga terkait dengan bencana sangat banyak. Memang Indonesia ini gudangnya bencana macam-macam, dari mulai gempa bumi, tanah longsor, banjir dan panas dan macam-macam ini harus dibantu," ujar Wachid.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menilai kebutuhan BPBD Tabanan akan mobil rescue ini menjadi PR besar bagi Komisi VIII DPR RI. 

Pasalnya, kata Selly, konsekuensinya adalah dapat berdampak buruk pada pariwisata di Bali jika tidak dibarengi dengan sarana prasarana yang mumpuni dalam menangani bencana di Bali.

"Kebencanaan yang terjadi di Bali juga menjadi faktor utama dari sisi sektor pariwisata, dan ini juga menjadi tamparan buat kami. Jangan sampai nanti pada saat sektor pariwisata ditonjolkan sementara bencana itu tidak diselesaikan," kata Selly.

"Maka itu akan menjadi etalase kebencanaan yang buruk untuk dunia, maka BNPB juga harus ada sisi proteksi yang harus diprioritaskan untuk dari sisi kebencanaan," sambung Selly.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ini, di antaranya I Komang Koheri, Matindas J. Rumambi, Ina Ammania, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dari Fraksi PDI-Perjuangan; Hasan Basri Agus dan Mohamad Saleh dari Fraksi Partai Golkar; Yan Permenas Mandenas dari Fraksi Partai Gerindra, Tjetjep Muchtar Soleh dari Fraksi Partai NasDem), Anisah Syakur dari Fraksi PKB, dan Ecky Awal Muharam dari Fraksi PKS.