ASKARA - Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengapresiasi sikap Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam RI.  Mahfud, katanya, memberi contoh apa yang dilakukannya, seharusnya ditiru oleh para elite lainnya.

“Berkompetisi secara fair dan tidak menggantungkan diri pada fasilitas negara,” tegasnya saat dihubungi media pada Kamis (1/2).

Mahfud MD, lanjut Airlangga, hendak menunjukkan posisi dirinya yang menolak kecenderungan hipokrisi atau kemunafikan dari kekuasaan yang tampil dalam kabinet saat ini.

“Hal ini menunjukkan bahwa dirinya berpisah dengan tendensi tersebut, serta akan bertarung dalam Pilpres dalam posisi yang all out berhadap-hadapan dengan paslon yang cenderung didukung oleh negara yakni pasangan 02,” katanya.

Ia memprediksi, bahwa sikap Mahfud itu pada akhirnya akan menjadi sebuah gelombang gerakan di kabinet. Ia menduga langkah Mahfud akan diikuti oleh para menteri kabinet lainnya yang tidak tahan dengan kondisi pemerintahan yang tak menghargai etika.

“Sepertinya langkah ini akan juga diikuti oleh para menteri yang selama ini memendam kegusaran yang sama dengan situasi di istana seperti Prof Mahfud,” kata akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu

Airlangga menilai keputusan cawapres 03 Mahfud MD mundur dari kabinet adalah bentuk kesadaran etika, yang tidak bisa menerima corak pemerintahan saat ini yang bertindak sebaliknya (menabrak etika, red).

Airlangga mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kontroversi sehingga Gibran Rakabuming Raka melenggang maju sebagai cawapres.

Menurut Airlangga, putusan MK tersebut mengandung unsur terindikasi ada intervensi kekuasaan, dan menunjukkan kekuasaan pemerintahan saat ini yang sudah tidak berpegang pada etika republik, yakni prinsip pembatasan kekuasaan.

“Ketika hukum telah diletakkan di bawah kekuasaan, Prof Mahfud yang merupakan professor tata negara dan memiliki kesadaran etika yang tinggi, hendak menunjukkan sikap penolakannya terhadap corak pemerintahan seperti itu,” kata Airlangga

Airlangga juga mengungkapkan, Mahfud MD ingin menunjukkan teladan melalui sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.

“Bahwa tidaklah etis seorang pemimpin menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan kandidat melalui indikasi penggunaan bansos maupun aparat negara, karena akan berefek Pemilu yang illegitimate dan tidak mendapatkan kepercayaan publik, serta berpotensi menghancurkan demokrasi,” ungkap Airlangga.