Oleh: Rahmat Mulyana

ASKARA - Pilpres 2024 di Indonesia menghadirkan sebuah peta pertarungan yang kompleks, diwarnai oleh dilema politisi dan strategi yang berpotensi mengubah wajah demokrasi di negeri ini. 

Kondisi terkini menunjukkan sebuah skenario di mana para politisi Non PDIP, dalam upaya mengatasi dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bersekutu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengusung Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai figur sentral.

Dimata para lawan politiknya PDIP dinilai arogan bahkan terhadap Jokowi kadernya sendiri, mengangkangi hukum dan sering memicu narasi yang menyakitkan umat Islam.

Kondisi ini mencerminkan sebuah transaksi politik yang rumit dan kontroversial. Para politisi yang bersekutu dengan Jokowi tampaknya melakukan 'pembelian' politik dengan mengusung Gibran, sebuah langkah yang memiliki harga mahal: melemahkan demokrasi, membangkitkan nepotisme, dan melanggar etika politik, terutama di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini diharapkan dapat menggusur PDIP dari tampuk kekuasaan, namun dengan konsekuensi yang berat.

Pertama, kita harus mempertimbangkan implikasi dari strategi mengusung Gibran. Meskipun ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memanfaatkan popularitas Jokowi, langkah ini juga menghadirkan risiko yang signifikan.

Nepotisme, yang lama menjadi isu sensitif dalam politik Indonesia, kembali menjadi sorotan. Praktik ini tidak hanya merusak citra partai dan individu yang terlibat, tetapi juga menggerogoti prinsip-prinsip dasar demokrasi dan meritokrasi.

Kedua, ada pertanyaan etis yang mendalam terkait dengan transaksi politik ini. Dalam upaya menggusur PDIP, para politisi ini tampaknya bersedia mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kekuasaan dipandang dan digunakan dalam politik Indonesia.

Apakah kekuasaan hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tatanan demokratis dan keadilan sosial?

Ketiga, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Dengan politisi yang bersedia mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi demi keuntungan politik jangka pendek, bagaimana hal ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem politik?

Dan bagaimana ini akan mempengaruhi partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokratis?

Di sisi lain, munculnya Anies Baswedan sebagai alternatif menunjukkan bahwa pemilih mungkin mencari pilihan di luar dinamika tradisional. Ini bisa menandakan keinginan untuk perubahan dan mungkin mencerminkan kebutuhan akan pendekatan baru dalam politik.

Anies, yang dianggap mumpuni dalam berbagai hal, menandakan bahwa masyarakat mungkin mencari alternatif di luar dinamika Jokowi vs PDIP.

Dalam konteks ini, analisis manfaat dan mudharat dari setiap skenario politik menjadi penting. Ini termasuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pilihan, baik dalam hal demokrasi, kebijakan publik, maupun stabilitas politik.

Analisis ini harus mempertimbangkan baik aspek jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam politik. Pilihan politik yang dibuat oleh partai dan individu akan memiliki dampak signifikan tidak hanya pada peta politik, tetapi juga pada masa depan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam menganalisis, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan kelemahan setiap aktor politik, tetapi juga implikasi jangka panjang dari pilihan politik yang dibuat.

Pilihan antara Jokowi, PDIP, dan Anies menunjukkan dilema yang tidak hanya berbasis pada kekuatan politik, tetapi juga pada nilai, etika, dan visi untuk masa depan.