ASKARA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengaku sangat kecewa dengan debat calon presiden (Capres) pertama yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pelaksanaan debat capres pertama itu menurut saya gak bermutu dan gak ada gairah membangun sama sekali. Percuma itu gak ada artinya," kata Habib Syakur kepada awak media via WA Call, Kamis (14/12).

Alih alih mengangkat program kerakyatan dan keadilan, Habib Syakur menilai Debat itu hanya perang ego antar kandidat, serta buka-bukaan masa lalu.

"Kalau dilihat sih kayaknya debat Pilpres seru betul, tapi kalau kita mau komentar capres capres ini sepertinya saling mengungkap dendam dan kesalahan orang di masa lalu. Enggak bagus itu! Percuma," tegasnya.

Lantas bagaimana semestinya? Habib Syakur menilai harus ada hal fundamental yang disorot, lalu apa solusi aplikatif yang bisa ditawarkan para capres itu.

Kekecewaan kedua, jelas Habib Syaku, para kandidat Capres-Cawapres juga tidak ada yang menyoroti soal isu netralitas negara yang semestinya menjadi perhatian semua pihak.

"Terutama maslah netralitas TNI Polri. Jangan cuma slogan. Sekarang patut diduga ada sedikit caleg DPR-RI purnawirawan TNI-POLRI yang diduga melakukan intimidasi kepada masyarakat melibatkan oknum TNI - Polri aktif. Ini contoh," jelasnya.

Selain itu, Ulama asal Malang Raya ini juga menyebut para kandidat tidak mengungkap terkait petensi penyalahgunaan jabatan lantaran capres-cawapres serta kelompok kepentingan yang bertanding di Pemilu 2024 ini masih memegang jabatan di pemerintah.

"Bukan cuma para capres-cawapres. Presiden Jokowi juga harusnya melepas jabatan presiden karena anaknya kan maju jadi cawapres. Jangan cuma cuti. Kalau cuti doang mah semua juga bisa. Tapi ini soal nasib bangsa dan nasib demokrasi kita," jelasnya.

"Lha kok semua cuek saja sih melihat dugaan TNI Polri tak netral. Kok cuek sih melihat penguasa ikut bermain. Artinya netralitas itu slogan doang atau memang keniscayaan. Karena sekali lagi, kalau TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Polri di bawah Presiden. Lha bagaiman mau netral kalau menhan saja masih aktif menjabat sekaligus capres. Presiden juga bebas menjabat padahal anaknya cawapres," ungkap Habib Syakur.

Dalam debat itu pun, Habib Syakur menilai para panelis yang diundang hanya kaya gelar, tapi tidak bisa memposisikan dirinya di posisi rakyat kebanyakan. Bahkan diujung debat malah rebutan Selvy sama kandidat.

"Ini yang saya sebut debat gak ada artinya. Mestinya rakyat itu didata diambil dari seluruh Indonesia 100 atau 500 orang. Buat kelompok sebagai penguji. Kalau yang menguji profesor doktor dan ilmuan itu yang kaya raya semua. Yang enggak merasakan derita rakyat. Debat KPU kok standar banget," tuntas Habib Syakur.