ASKARA - RIDMA Foundation, sebuah LSM anti-narkoba terdiri dari kalangan jurnalis yang prihatin terhadap bahaya narkoba, mengajukan desakan kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk seorang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan narkoba.

 

Menyikapi rencana pensiun Komjen Petrus Reinhard Golose (58), Kepala BNN lulusan Akpol 1988, RIDMA Foundation mengingatkan akan pentingnya menetapkan pemimpin yang tidak hanya berasal dari latar belakang kepolisian, melainkan juga memiliki pemahaman mendalam mengenai dampak narkoba dalam masyarakat.

 

Seorang aktivis bahaya narkoba sejak Bakolak Inpres 71, Asri Hadi menekankan, pemimpin BNN yang baru harus benar-benar memahami isu narkoba tanpa bermain sendiri. Menurutnya, dua kepemimpinan sebelumnya di BNN diisi oleh sosok yang kurang memahami dan tidak memiliki latar belakang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

 

Sementara, Ketua Umum  RIDMA Foundation, Budi Jojo menyoroti kritik terhadap kinerja BNN yang dianggap "melempem." Dalam catatannya, meskipun anggaran besar dialokasikan untuk fasilitas pejabat, BNN, namun kurang melibatkan LSM dan masyarakat, sehingga kinerjanya kalah dengan Kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba.

 

Dikatakannya, beredar info bahwa karir di internal BNN juga dikeluhkan oleh anggota dari sipil yang sudah sejak awal di BNN, seperti posisi yang seharusnya diisi oleh orang mumpuni, diisi oleh individu atau "aparat cokelat" yang tidak paham dan vakum dalam permasalahan narkoba. Kesempatan karier bagi PNS sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tertutup.

 

RIDMA Foundation berharap agar rekomendasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menempatkan jabatan Kepala BNN menghasilkan pemimpin yang memahami permasalahan narkoba dan struktur organisasi BNN. 

 

"Taruh di BNN orang-orang terbaiknya. Jangan juga menutup karier PNS yang nota bene motor pekerja organisasi," tegas Jojo.

 

"Kami berharap agar Kepala BNN yang baru lebih tegas dalam memerangi sumber peredaran narkotika dan obat berbahaya di Indonesia," tambahnya.

 

RIDMA Foundation juga mendesak BNN untuk melibatkan unsur NGO, ulama, dan jurnalis dalam memetakan titik-titik rawan penyaluran narkotika serta melakukan pengawasan ketat di tempat-tempat hasil pemetaan.

 

Dalam rilisnya, RIDMA Foundation juga meminta BNN untuk melakukan kajian mendalam terkait faktor penyebab masih maraknya penggunaan narkotika dan obat terlarang di Indonesia.

 

Selain itu, mereka mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika, sambil mendesak BNN dan pemerintah daerah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.