ASKARA - Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma turut menyikapi perihal terkait penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, sebesar 1.2 triliun.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2023), Haji Uma dalam hal ini mengingatkan Pemerintah Pusat untuk tidak menyandera Aceh dengan beban anggaran PON 2024, menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) sebesar 1.2 triliun.

"Pemerintah pusat jangan menyandera Aceh dengan membebankan anggaran 1.2 triliun untuk PON 2024 melalui DOKA. Hal ini sangat memberatkan dan merugikan Aceh dari sisi optimalisasi pembangunan tahun 2024", ujar Haji Uma. 

Menurut Haji Uma, memang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding, namun pemerintah pusat mestinya memberi dukungan anggaran secara lebih maksimal, karena ini Proyek Strategis Nasional dan pertimbangan kemampuan anggaran daerah.

Haji Uma menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya jika kondisi anggaran Aceh sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar 1.2 triliun, karena persentase DOKA hanya tinggal 1 persen.

Sehingga membebankan dana DOKA untuk PON akan menimbulkan masalah lain yakni ketimpangan proses pembangunan di tahun mendatang nanti. Belum lagi menurut Haji Uma, ada informasi Aceh juga masih punya utang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2023 kurang lebih 700 miliar dan lainnya.

“Dari informasi yang saya peroleh, jika kekurangan biaya PON berkisar 350 hingga 500 milyar Aceh masih mungkin, namun jika Aceh harus menanggung 1.2 triliun, Aceh tidak mampu. Memakai dana DOKA untuk PON akan muncul masalah lain yaitu ketimpangan pembangunan dan itu merugikan Aceh”, kata Haji Uma.

Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenpora diharapkan untuk membantu solusi jalan keluar terhadap masalah anggaran bagi penyelenggaran PON 2024. Haji Uma juga berencana untuk menyurati Kementerian Keuangan terkait masalah ini.

“Kita akan menyurati kementerian terkait menyangkut hal ini. Apalagi kita mendengar ada janji pemerintah pusat untuk membantu mengusahakan kekurangan anggaran 1.2 triliun bagi Aceh melalui alokasi APBN, APBA dan sumber lainnya. Namun hal ini belum ada perkembangan realisasinya”, tutup Haji Uma.