ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memaparkan peningkatan peran Seskoal dalam pembangunan kemaritiman menuju Indonesia sebagai PMD. Bahwa Seskoal perlu memperbarui dan memperkuat kurikulumnya agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan kemaritiman, termasuk peningkatan hukum laut internasional, manajemen sumber daya laut, teknologi maritim, keamanan maritim, dan ekonomi kelautan. Aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), industri maritim, dan lembaga penelitian maritim. 

Hal itu dikemukakan Prof Rokhmin Dahuri saat tampil sebagai pembicara pada Seminar Maritim Nasional “Pengelolaan Dan Pengawasan Pencemaran Laut Guna Mewujudkan Blue Economy Dalam Rangka Pembangunan Yang Berkelanjutan” yang diadakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Rabu, 27 September 2023.

"Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, SDM, dan dukungan dalam pengembangan proyek-proyek maritim," ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertema “Blue Economy Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Selanjutnya, kata Prof. Rokhmin Dahuri, memperkuat bagian penelitian dan pengembangan (litbang) yang fokus pada isu-isu maritim khususnya yang relevan dengan pembangunan kemaritiman Indonesia. Menurutnya, dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan dapat menjadi sumber daya berharga bagi pemerintah dan sektor swasta.

Kemudian, memperluas jaringan kerjasama internasional dengan lembaga pendidikan militer dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan maritim serupa. 

"Seskoal dapat lebih aktif memanfaatkan jaringan alumni yang luas untuk mendukung pembangunan kemaritiman. Alumni Seskoal yang berkarier di berbagai sektor dapat berperan sebagai duta kemaritiman dan membantu mempromosikan pembangunan kemaritiman di Indonesia," kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Lalu, sambungunya, fokus pada kesiapan strategis, termasuk perencanaan dan simulasi untuk menghadapi situasi darurat maritim, seperti bencana alam atau ancaman keamanan. Menerapkan teknologi terbaru, seperti simulasi komputer dan kecerdasan buatan, dalam pelatihan dan pengembangan strategi maritim.

"Seskoal dapat memainkan peran aktif dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya kemaritiman melalui program-program pendidikan, seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum," terangnya.

Peta Jalan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Prof. Rokhmin Dahuri menyatakan Indonesia memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas). Potensi tersebut tidak lain adalah sektor Kelautan dan Perikanan (Blue Economy).

Mengutip World Bank, Blue Economy sendiri adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut.

“Blue Economy adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu juga menyebut "Ekonomi kelautan (Blue Economy) meliputi semua kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan di wilayah darat yang menggunakan bahan baku atau sumber daya alam yang berasal dari pesisir dan lautan."

Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru berkembang (emerging sectors) (EC, 2020).

"Mengutip konservasi internasional 2010, Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator,” terangnya.

Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau, (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan (3) pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi tujuan kembar melindungi pantai dan lautan, dan pada pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. (PEMSEA, 2016).

Prof. Rokhmin Dahuri mengklaim bahwa potensi Blue Economy Indonesia dapat menyerap lapangan kerja 45 juta orang atau atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia. Kenyataannya, Pada 2019 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen. Padahal negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih 30 persen.

Dijelaskan bahwa pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang. Dari 194 negara anggota PBB dan 204 negara di dunia, hanya 16 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia.

”Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2023 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,4% atau sekitar 26,2 juta orang," ujarnya.

“Jika Potensi BLUE ECONOMY didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KELAUTAN diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045”.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, potensi pembangunan (SDA, terutama pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan material bioteknologi) di sebagian besar wilayah pesisir, pulau-pulau kecil (PPK), dan daerah tertinggal belum dimanfaatkan secara optimal, produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, status pembangunan beberapa negara asia berdasarkan GNI (gross national income) per kapita (dolar as) pada 2022. 
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. "Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020)," kata Penasehat Ahli Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu itu.

Maka, mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut, atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi memenuhi biaya tersebut. “Saya tidak habis pikir kalau pejabat Negara bisa tidur dengan data ini,” katanya.

Prof Rokhmin Dahuri menerangkan saat ini Indonesia terus terjebak dalam negara dengan pendapatan menengah kebawah (Trap Middle Income Country) yaitu Klasifikasi Negara menurut Tingkat Pendapatan Versi Bank Dunia (dolar AS) dimana data terbaru Pada Juli 2021 ini, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah dengan tingkat pendapatan 3.870 USD jauh dibawah Malaysia yang mencapai 10.580 dan Thailand yang mencapai 7.050. “Padahal pada 2019 kita sudah on the track menjadi negara dengan pendapatan menengah keatas,” terangnya.

Sementara itu, klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi, Indonesia juga masih berada di kelas ketiga atau kategori Technology Adoptor Countries menduduki peringkat-99 dari 167 negara. Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. “Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kue kemakmuran secara nasional, sementara 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen,” katanya.

Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, sambungnya, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI per kapitanya belum mencapai 12.695 dolar AS (status negara makmur).

Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%.Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN. “Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS,” jelas Duta Besar Kehormatan Jeju Island Korea Selatan tersebut.

Dalam penjelasannya, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menyampaikan bahwa Laut tidak hanya penting bagi perekonomian dunia, namun juga keseimbangan dan kelangsungan hidup lingkungan (Noone et al., 2013). Tetapi juga, mencakup Ekonomi, Ekologi, Rekreasi dan spiritual, Keamanan & pertahanan, dan geopolitik, Penelitian dan pendidikan.

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (PMD)

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan bagaimana membangun bangsa ini supaya bangsa ini menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Dari perspektif pembangunan bangsa, kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD merupakan bagian integral dari upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Intinya PMD mencakup dua tataran: filosofis dan praksis,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Tataran Filosofis, yakni PMD berarti reorientasi paradigm (Plarform) pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (land-based development) menjadi berbasis kelautan (marine-based development). Dan, Tatanan Praktis, yakni PMD bermakna menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim yang maju, adil-makmur dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (ocean governance). “Itu baru maritim dunia bukan hanya bakar, tenggelam dan merotorium,” tegasnya.

“Kemudian policy nya apa yang kita inginkan Indonesia Negara Maritim yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat, terdiri 1. Daya Saing, 2. Pendapatan Rakyat Tinggi (>USS 13.205) dan hidup sejahtera, 3. Pengangguran menurun 4%, 4. Berdaulat Pangan, Energi, Farmasi, dan Hankam, 5. Ramah Lingkungan dan Sustinable, 6. Keadilan Sosial dan Hukum, lalu kita punya potensi 11 sektor ekonomi.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, kebijakan dan program pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu: 1. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI: (1) penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) dengan 10 negara tetangga; (2) penguatan & pengembangan sarpas Hankam laut; dan (3) peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat penegak hukum laut, dan masyarakat pesisir.

2. Penguatan dan pengembangan diplomasi maritim. 3. Revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability) seluruh sektor dan bisnis Ekonomi Kelautan yang ada sekarang (existing).

4. Pengembangan sektor-sektor Ekonomi Kelautan baru, seperti: industry bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, offshore aquaculture, deep sea fishing, deep sea mining, deep sea water industry, dan Floating city.

5. Pengembangan pusat-pusat pertumbunan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu berskala besar (big-push development model).

6. Penguatan dan pengembangan program Tol Laut dan Digital Connectivity, termasuk pengembangan ekonomi dan industri di luar Jawa, khususnya di wilayah KTI dan kawasan tertinggal lainnya (dari Jawa Sentris ke Indonesia Sentris).

7. Semua unit usaha sektor Ekonomi Kelautan harus menerapkan: (1) skala ekonomi (economy of Scale); (2) integrated Supply Chain Managemetn System; (3) inovasi teknologi mutakhir (Industry 4.0) pada setiap mata rantasi suplai,dan (4) Sustainable Development Principles.

8. Seluruh proses produksi, pengolahan (manufacturing), dan transportasi di semua Sektor Ekonomi Kelatan harus secara gradual meninggalkan penggunaan energy fosil, dan menggunakan energi terbarukan (Zero Carbon): Solar, pasang surut, gelombang, angin, biofuel dan lainnya.

9. Eksplorasi dan ekspoitasi ESDM serta SDA non-konvensional harus dilakukan secara ramah lingkungan.

10. Implementasi pengelolaan lingkungan: (1) tata ruang, (2) rehabilitasi ekosistem yang rusak, (3) pengendalian pencemaran, dan (4) konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity).

11. Mitigasi dan adaptasi terhadap Global Climate Change, tsunami, dan bencana alam lainnya.

12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keluatan.

13. Penguatan dan dan pengembangan R & D guna menguasai, menghasilkan, dan menerapkan IPTEKS.

14. Penciptaan iklik investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif dan atraktif.

15. Peningkatan budaya maritime bangsa.

16. Kebijakan politik-ekonomi8 (fiscal, moneter, otoda, hubungan pemerintah dan DPR, penegakkan hukum, dll) yang kondusif: Policy Banking (Bank Maritim) untuk sektor-sektor ekonomi kelautan.

“Seharusnya, kita fokus pada 6 sektor kalutan: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, dan 5. Perhubungan Laut,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Prof. Rokhmin Dahuri menyebut bahwa pembangunan blue economy sejalan dengan kebijakan dan program pembangunan kelautan menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) 2024, yang  terdiri dari 5 langkah. Pertama, penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI: (1) penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) dengan 10 negara tetangga; (2) penguatan & pengembangan sarpras hankam laut; dan (3) peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat.

Kedua, penguatan dan pengembangan diplomasi maritim. “Ketiga, revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability) seluruh sektor dan usaha (bisnis) ekonomi kelautan yang ada sekarang (existing),” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Keempat, pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan baru, seperti: industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, offshore aquaculture, deep sea fishing, deep sea mining, deep sea water industry, dan floating city.

“Kelima, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu berskala besar (big-push development model),” paparnya.

Suku Bunga Pinjaman Negara ASEAN
 
Prof Rokhmin Dahuri MS meminta perbankan untuk terus memberikan akses kemudahan dan suku bunga kredit rendah di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, katanya, Indonesia perlu menerapkan pembangunan perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tantangan penguatan industri kelautan dan perikanan di Indonesia, diantaranya suku bunga pinjaman bank masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dan fungsi intermediasi (alokasi kredit) untuk sektor tersebut sangat rendah,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, dari total alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp2,6 triliun. Sementara alokasi kredit tertinggi diberi ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,94 persen.

Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri.

Upaya pencapaian visi Indonesia

Sebelumnya, seperti dikutip maritim.go.id, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan pentingnya peran Angkatan laut dalam mewujudkan ekonomi untuk Pembangunan yang berkelanjutan. “Pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama Pembangunan ke depan. Terutama jika kita mempertimbangan ekonomi biru yang sangat besar,” papar Menko Luhut. Dirinya memaparkan potensi energi terbarukan berkelanjutan dan dampak perubahan iklim pada laut.

Menurut Menko Luhut, laut mampu menangkap emisi karbon sehingga pengembangan industri rumput laut dan mangrove perlu menjadi perhatian. Dirinya sependapat dengan Panglima TNI yang sebelumnya menyampaikan pengelolaan sampah.

Dirinya menambahkan bahwa saat ini pemerintah Tengah membangun 52 fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) diharapkan Ketika selesai kita bisa proses sampai 30 ribu ton sampah/hari. 

“Dengan demikian, kita mengurangi sampah termasuk yang masuk ke laut. Jadi anda sebagai pelaut perlu juga melihat permasalahan ini. Anda memiliki peran yang luar biasa untuk turut membersihkan sampah laut,” ucapnya kepada para peserta seminar.

Dalam paparannya Menko Luhut menekankan bahwa ekonomi biru menjadi bagian penting dalam Upaya pencapaian visi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Dirinya kemudian menyampaikan bahwa optimasi peran kelautan kedepan tidak akan mudah seiring dengan dinamisnya perkembangan tantangan global.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan peran ekonomi maritim dan mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan sektor maritim. TNI AL berperan besar dalam mewujudkan potensi ekonomi biru, terutama melalui pengawasan terhadap penggunaan sumber daya maritim yang berkelanjutan,” ucap Menko Luhut.

“kita punya sekitar 6,4 juta km2 area laut yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan potensi sumber daya laut. Tapi saya kira, kita kurang memberikan perhatian pada laut. Kita mau fokus ke rumput laut, itu bisa diolah jadi macam-macam. Bisa jadi makan, pupuk, biofueld, dan menangkap emisi karbon,” tutur Menko Luhut.

Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia, menurut Menko Luhut kita perlu mengembangkan budidaya jangan hanya menangkap saja karena dikhawatirkan terjadi over fishing. Pada paparannya dirinya menerangkan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua.

“Sayangnya kontribusi ekonomi biru masih relatif terbatas, padahal potensinya sangat besar. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB Nasional,” ungkapnya.

Dirinya kemudian menyayangkan kesejahteraan Masyarakat pesisir yang lebih rendah dibandingkan dengan non pesisir. Berdasarkan data SUSENAS Maret 2021, presentasi peduduk miskin daerah pesisir sebesar 11,02% sedangkan non-pesisir 8,67%.

“Saya kira peran TNI AL juga banyak untuk ini, territorial itu agar disisir. Kemiskinan itu tugas kita (pemerintah) untuk mengatasinya. Kita sudah usaha, sayangnya angkanya masih segini. Sekarang kita coba dengan industri rumput laut ini,” pungkasnya.