ASKARA – Era digitalisasi, serta online tak bisa kita tolak, bahwa ini memang membuat susah jutaan orang walau di sisi lain juga mengembirakan orang yang lain, jadi kalau darui sudut pandang konsumen, sekarang memang diuntungkan dengan transaksi yang begitu mudah dapat barang secara mutu tidak terlalu mengecewakan dan kemudian harganya sangat murah, cara belanjanya juga praktis.

Tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah soal UMKM, Ada 64 juta pelaku UMKM kita, yang itu menyediakan lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja kurang lebih 97% angkatan kerja kita dan kontribusi kepada PDB itu 60-an persen lebih dan sudah terbukti kemarin di era krisis, paling tahan krisis, paling tahan banting itu UMKM kita, ini yang harus kita perhatikan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi dengan bertema "Aturan Social Commerce dan Nasib UMKM" di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Amin mengatakan, saat ini yang menjadi permasalahkan bukan masalah keberadaan E-Commerce, tetapi yang menjadi permasalahan adalah Social Commerce yang digunakan atau difungsikan untuk berdagang.

"Ini kan tidak fair. Mereka social commerce itu, punya algoritma para pengguna, umunya bigdata yang bisa memetakan ya kebutuhan-kebutuhan para pengguna, konsumen yang jadi konsumen itu, jadi ketika mereka di sananya memproduksi barang-barang kemudian Social Commerce dijadikan sebagai sarana untuk berjualan, ini tentu kondisi yang tidak fair. Ditambah lagi para influencer yang punya media sosial, followernya sampai puluhan juta itu ikut berjualan," papar Politisi PKS ini.

Amin menjelaskan, dengan harga yang murah, produk yang berkualitas, akhirnya membuat para konsumen beralih ke Social Commerce.

"Inilah yang membuat Pasar Tanah Abang, yang terkenal murah meriah dan jadi daerah kunjungan banyak orang, bukan hanya orang Jakarta saja, se-Indonesia bahkan mohon maaf orang-orang luar negeri di Asia Tenggara. Bahkan beberapa turis menyebut Pasar Tanah Abang seperti pasar di Timur Tengah," ujar Amin.

Menyikapi kondisi tersebut, Amin mengimbau pemerintah untuk turun tangan menyelamatkan para pedagang UMKM yang terdampak Social Commerce.

"Pemerintah yang punya segalanya, punya otoritas, punya aparat dan punya anggran lengkap, infrastruktur yang lengkap, mestinya harus merespon ini dengan secepat-cepatnya pemerintah jangan hadir selalu di belakang masalah, bahkan ketika respon masalah-masalah itupun bertele-tele, kelamaan," desak Amin.

Amin mengingatkan, pemerintah untuk dapat mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh Social Commerce ini terhadap para pedagang UMKM.

"Mestinya pemerintah kalau bisa bisa mengantisipasi munculnya masalah, sehingga tidak terlanjur dalam hal ini yang kita bicarakan, para pelaku UMKM itu sudah berguguran dan untuk membangkitkannya tentu tidak mudah," ingat Amin.

Amin menyebut, ada 4 kementerian yang terkait langsung dengan masalah ini.

Pertama, sebut Amin, adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai leading sector yang bisa membuat regulasi dalam hal ini perdagangan online. 

"Bagaimana aturan-aturannya, yang rigid mestinya harus memisahkan tentang Social Commerce dengan E-Commerce, dia harus bikin aturan-aturan yang rigid sedemikian rupa, kementerian perdagangan, karena lalu lintas perdagangan itu adalah itu domain kementerian perdagangan," tutur Amin.

Kedua, tutur Amin, adalah Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

"Kemenkop UKM merupaka  landing sektor yang membina, memfasilitasi para UMKM itu," imbuh Amin.

Ketiga, lanjut Amin, adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Di sana ada juga bicara soal industrialisasi UMKM, di Kemenperin ada direktorat atau bidang IKM, industri kecil menengah," ungkap Amin.

Terakhir, tambah Legislator asal Dapil Jatim 4 ini, adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Jadi pemerintah harus hadir dan menunjukkannya keberpihakan yang nyata kepada pelaku UMKM kita, tentu bukan dengan melarang, yang melarang media sosial dijadikan sarana untuk jualan sepakat, tetapi kan tidak mungkin melarang E-Commerce, jadi yang harus dilakukan adalah Social Commerce dan E-Commerce. Nah Tiktok kan selama ini memanfaatkan Social Commerce untuk berdagang," pungkas Amin Ak.