ASKARA - Anugerah Kebudayaan PWI Pusat (AK PWI Pusat) kembali digelar pada puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta di tengah rangkaian proses pesta demokrasi Pemilu 2024 atau di tengah tahun politik.

Sosialisasi AK PWI Pusat dilaksanakan pada Jumat (11/8/2023) yang dilakukan secara luring dan daring via zoom. Tampil sebagai  narasumber Ketua Umum PWI  Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, dan Ketua Pelaksana AK PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono.

Sosialisasi itu diikuti  oleh PWI Provinsi seluruh Indonesia, APKASI dan APEKSI,  perwakilan pemerintah kabupaten (pemkab)  dan pemerintahan kota (pemkot). Sosialisasi dibuka oleh Ketua Umum PWI  Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, dan Ketua Pelaksana AK PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono serta Tim Pokja AK PWI 2024.

Ketua Umum PWI Pusat Atas S. Depari dalam sambutannya mengemukakan AK PWI Pusat 2024, dibuka kembali, di tengah proses pesta demokrasi 2024. “Kami berharap bupati dan wali kota yang masih aktif sampai 2024, bisa mengikuti AK PWI Pusat 2024,” ujar Atal S. Depari. 

Atal mengungkapkan sejak AK PWI Pusat  pertama diselenggarakan pada HPN 2016 di Lombok sampai AK PWI ke-5 pada HP2023 di Medan, sudah 48 bupati dan wali kota yang mendapat penghargaan tersebut. 

Bupati dan wali kota  yang pernah menerima AK PWI Pusat antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi Menteri PAN RB dan Walikota Bandung  Ridwan Kamil yang saat ini  menjadi Gubernur Jawa Barat.

“Menurut hemat saya, pers dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, kalau kita renungkan, bukankah pers lahir dari rahim kebudayaan. Menurut Prof. Dr.  Koentjaraningrat,  kebudayaan meliputi alam gagasan/ide, alam sistem kemasyarakatan. dan alam benda/hasil karya,” katanya. 

Atal menekankan dunia pers adalah dunia yang sarat dengan ide/gagasan untuk  menegakkan kebenaran  lewat informasi yang objektif. Karena lahir dari kebudayaan, maka wajar jika pers di negara yang satu dan di negara lain berbeda dalam bahasa, pendekatan, dan lain-lain. Kode Etik Jurnalistik itulah pedoman profesi wartawan Indonesia.

“Kalau kita bicara tentang kebudayaan, UNESCO  tahun 2017 telah menyatakan Indonesia adalah super power di bidang kebudayaan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo menyebut berkali-kali DNA bangsa kita adalah kebudayaan,” ujar Atal.

“Jujur saya kaget dan berterima kasih, karena saya kini menjadi warga adat Dayak,” ujar Ketum PWI Pusat Atal Depari.

Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi memberi apresiasi  penyelenggaraan AK PWI Pusat selama ini. Ia mengatakan tema AK PWI Pusat 2024, yaitu “Inovasi Budaya Lokal Unggulan untuk Memperkuat Identitas Daerah”  memberi ruang yang luas untuk dimaknai.

Yusuf Susilo Hartono yang menjadi penggagas dan pelaksana AK PWI Pusat sejak 2016 menjelaskan soal tema dan  ketentuan teknis apa yang harus dilakukan bupati atau wali kota yang ingin mengikuti AK PWI Pusat 2024.

“Yang pertama adalah harus mendaftar ke PWI Pusat baik melalui PWI di daerah, APEKSI atau APKASI maupun  dinas Kominfo di daerah,” jelas. Pendaftaran dan pengajuan proposal serta video dapat diajukan pada 2 Agustus – 2 November 2023.

Yusuf juga menjelaskan secara detail mengenai syarat teknis  proposal dan video yang harus dipresentasikan oleh bupati atau wali kota untuk penjurian. Penjurian diselenggarakan pada 3 – 10 November 2023.

Dari yang mengajukan itu, 10 bupati/wali kota dipilih sebagai nomine untuk mendapatkan AK PWI Pusat berupa trofi Abyakta. Trofi ini akan diserahkan Ketua Umum PWI Pusat  disaksikan  Presiden RI Joko Widodo pada HPB 2024.

Kesepuluh nomine tersebut wajib mempresentasikan proposal dan video di depan tim juri pad 19 – 20 Desember 2023 di Kantor PWI Pusat, Jakarta. Bupati/wali kota yang terpilih jadi nomine harus mengenakan pakaian adat saat presentasi.

“Kami juga akan membuat buku Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2024 berisi tentang  profil para bupati dan wali kota penerima AK PWI Pusat 2024,” pungkas Yusuf Susilo Hartono.