ASKARA - Rincian ABPD 2023 yang disepakati tersebut antara lain Pendapatan Daerah ditargetkan Rp13,156 triliun atau meningkat Rp1,145 triliun (9,53%) dari APBD 2022 sebesar Rp12,011 triliun. Belanja Daerah ditargetkan Rp13,971 triliun atau meningkat Rp1,322 triliun (10,45%) dari APBD 2022 sebesar Rp12,649 triliun.

“Saat ini, inflasi di Sumut berada pada angka 5,3% atau menurun dari sebelumnya 5,6%,” ujar Kordinator Nasional PERAKSI Jokowi-Ma'ruf Amin Rinno Hadinata dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7).

Dia menuturkan optimalisasi kegiatan seluruh OPD di Sumut belum optimal, terutama yang menyangkut penanggulangan inflasi dan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat Sumatera Utara.

“Di sisa akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada September 2023 harus menorehkan prestasi yang positif. Jangan lagi ada konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah,” katanya.

Rinno juga menegaskan jangan ada wacana untuk merefocusing kegiatan yang ada di beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Dia mempertanyakan kalaupun rencana Recofusing itu terealisasi untuk apa? Masih ada solusi lain untuk mengatasi nya. Karena recofusing itu dapat mengganggu kinerja beberapa OPD di Sumut, sehingga berdampak pada optimalisasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di akhir masa jabatannya.

Rinno juga meminta kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mempertanyakan wacana refocusing tersebut. Saat ini, lanjutnya, tidak ada kondisi darurat yang membolehkan refocusing anggaran sebagaimana saat masa pandemi Covid-19.

"Tidak bisa, tidak ada istilah refocusing. Dulu dibolehkan refocusing itu karena Covid-19, karena keadaan negara darurat.  Sekarang aturannya itu tidak ada," tegas pria berdarah Ternate Jawa ini.