ASKARA - Dalam berbagai kesempatan, para tokoh senior Papua yang pernah menjadi saksi carut marut politik Papua sejak sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, mengatakan, entah apa yang ada dalam pikiran kelompok anak-anak muda Papua yang saat ini teriak-teriak minta merdeka. Menurut saya, mereka ini anak-anak saya yang tersesat secara pengetahuan historis dan pengetahuan.

"Teriakan Papua Merdeka yang didengungkan sejak Pepera sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah Jakarta. Dulu kita memiliki tiga opsi, yaitu merdeka penuh, satu negara dua sistem seperti Hongkong, dan opsi terakhir adalah otonomi khusus," kata salah satu tokoh Papua dalam suatu kesempatan.

Ketika otonomi khusus diberikan, lanjutnya, seharusnya anak-anak muda setelah generasi saya, lebih baik fokus dalam pendidikan dan mendukung pembangunan. Biarkan kami yang berdarah-darah dan kalian tinggal melanjutkan.

"Kami sangat kecewa, ketika saat melihat para yunior, generasi muda Papua, justru menghancurkan hasil perjuangan kami. Dana pembangunan dikorupsi dan dana desa dipalak untuk beli senjata. Ini sangat menyedihkan kami," sesalnya.

Kesedihan para tokoh senior Papua ini, terutama tokoh senior wilayah Papua pantai, semakin menjadi ketika Lukas Enembe, tokoh muda Papua pegunungan menjabat Gubernur Papua berkat menang Pilkada sistem Noken pada tahun 2013 dan berkuasa hingga tahun 2023. Administrasi publik di kantor pemerintahan Papua, mulai dari propinsi hingga kabupaten, menjadi semakin semrawut.

Naiknya Lukas juga semakin menciptakan kegelisahan karena terjadi dominasi sosok Papua pegunungan dalam pemerintahan daerah, serta masifnya dukungan senjata ke kelompok preman di Papua Pegunungan. Maka, sebagai puncak kemarahan Papua Pantai, diserukanlah pemekaran Propinsi Papua.

Otonomi khusus Papua dimulai pada Tahun 2001, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001. Awalnya ini adalah harapan terindah dari masyarakat Papua. Sejak saat ini juga banyak putra-putri Papua diberikan kesempatan menjabat di daerah, tidak hanya lembaga sipil, namun juga TNI dan Polri.

Namun bonus anggaran yang sudah diberikan ke Papua, ternyata dicuri dan dibajak oleh sebagian oknum dari tanah Papua sendiri. Banyak proyek tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan mangkrak. Banyak kota kabupaten dan kecamatan dibangun, namun justru beredarnya anggaran hingga ke desa dan kecamatan di pegunungan, justru memicu masalah baru, yaitu menjadi sumber pendanaan premanisme yang agar elegan menggunakan label Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Para aparatur kabupaten, kecamatan (Distrik) dan desa di pegunungan, nyaris tidak berkutik dengan premanisme berkedok OPM. Para preman, apapun nama dan kedoknya, mulai dari OPM, KNPB, TPNPB-OPM, atau ULMWP, sangat berkontribusi pada aksi penjarahan dana Otsus.

Dengan adanya premanisme ini, tidak banyak bupati atau Kepala Distrik yang mau berlama lama dikantornya di pegunungan. Bahkan rata rata, hanya label namanya saja terpampang di kantor, namun untuk menghindari premanisme, mereka akan lebih banyak alasan untuk dinas luar ke Jayapura atau Jakarta.

Adanya premanisme dana Otsus di Papua pegunungan oleh kelompok kelompok kriminal dan teroris, menyadarkan wilayah Papua pantai, bahwa mereka harus mengucapkan salam perpisahan kepada masyarakat Papua Tengah dan Pegunungan.

Mengutip pernyataan beberapa tokoh masyarakat pantai pasca pemekaran Papua menjadi enam propinsi yang mengatakan silahkan jika memang masih mau bermain main dengan senjata, silakan main sendiri dan rasakan sendiri kerusakannya. Kini kami sudah tidak terbebani dengan ulah mereka dan fokus membangun dengan damai.

Hal itu adalah wujud kekesalan mereka pada aksi kelompok preman dan teroris di Papua pegunungan dan Papua Tengah.

Banyaknya penentangan terhadap premanisme pembangunan berlabel OPM di wilayah Papua adalah bukti bahwa aksi biadab preman dan teroris dengan label OPM ini sudah tidak punya harapan di Papua.

Tindakan mereka yang membunuh, menculik dan mengganggu pembangunan justru semakin mengakumulasikan rasa antipati pada banyak tokoh dan segala lapisan masyarakat Papua sendiri.

Kelompok kelompok itu harus sadar, keberadaan dan aksi mereka sudah menjadi tumpahan sumpah serapah masyarakat Papua sendiri.