Oleh: Hans Suta Widhya, Koordinator Pemilih Bijak Bestari

ASKARA - Bahwa adanya TNI manunggal bersama rakyat sesungguhnya mempunyai nuangsa makna sosiologis dan politis. Bahwa TNI dekat dengan rakyat dan selalu berada di tengah-tengah rakyat sehingga muncul jargon ABRI (sebelum berubah menjadi TNI) manunggal dengan rakyat sebelum ada reformasi.

Lebih lanjut, dengan adanya istilah Etika Menuju 2024 yang bersamaan dengan adanya kegiatan Pilpres Pemilu tahun 2024, yaitu berupa pesta demokrasi. Dimana pada saat menjelang Pilpres muncul berbagai kondisi yang sangat mengkuatirkan apalagi suhu perpolitikan di tanah air kita semakin memanas.

Maraknya provokasi, berita hoax, saling bongkar borok sana- sini diantara para Parpol. Timbul berbagai Fitnah yang dilakukan terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab dalam komunikasi politik ini akan berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Peran Pancasila sangat dibutuhkan di tengah kondisi perpolitikan Indonesia yang tidak baik-baik saja.

Apalagi akhir akhir ini pelanggaran terhadap konstitusi tidak pernah mendapat sanksi hukum dan berada dalam cengkraman tangan para ketua umum parpol. Sedangkan Ketua parpol terkadang terbujuk pada keinginan para pemilik uang (oligarki) sehingga mereka dengan leluasa bisa “mengatur” untuk memuluskan kepentingannya.

Dengan adanya instruksi dari Kepala POLRI berupa kegiatan di seluruh Indonesia berupa Polisi RW, Polisi Desa atau Polisi Dusun serta Polisi masuk Pesantren hendaknya dalam

Pelaksanaan program Polisi tersebut harus dijalankan secara hati-hati. Hal itu mengingat momen kemunculan program ini menjelang tahun pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Untuk pelaksanaan kegiatan POLRI tersebut perlu diperhatikan dan ekstra hati hati. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik atau untuk menekan masyarakat terhadap dukung-mendukung pada partai politik tertentu.

Bagaimana menjaga sikap netral terhadap peran Polri pada saat menjelang Pilpres, sehingga masyarakat percaya dan salut peran Polri pada saat Pilpres?

Dengan adanya kekuatiran hal tersebut dan untuk menjaga netralisasi sebagai aparat keamanan di masyarakat maka kedua institusi antara Polri dan TNI yang sudah lama manunggal dengan rakyat perlu adanya kerjasama yang baik. Saling berkoordinasi, bersinergi dan berkesinambungan bersama sama dengan merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan personel Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang ada di kelurahan dalam melakukan pengamanan di lingkungan warga. Sehingga diharapkan akan di peroleh tujuan dan asas Pemilu yang LUBER adil dan damai.

TNI maupun Polri dan harus bisa menjadi Soko guru demokrasi yang universal yang dapat menjaga tiang-tiang demokrasi sehingga menjadi penyangga untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan juga berfungsi sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan.

POLRI saat ini bekerjanya multi-fungsi sejak 10 tahun ini dan agak menjauh jauh dari tugas dan fungsinya. Hal ini berbeda dengan dengan keberadaan TNI yang telah lebih dulu melaksanakan dwi fungdi ABRI dan Soko Guru sebagai pondasi dan tonggak serta maju ke depan menjaga keamanan bagi masyarakat sejak zaman era Soeharto.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana peran TNI/POLRI dalam manunggal dengan rakyat saat menjelang Pilpres pesta demokrasi Pemilu Tahun 2024.

Sejauh mana pula peran Polri dalam menjaga keutuhan NKRI dengan maraknya berbagai keonaran dan amburadulnya kondisi dari para palpol yang saling bergesekan dan diduga adanya campurtangan para oligarki di saat menjelang pemilu.

Sampai sejauh mana peran Soko Guru TNI/POLRI khususnya Institusi pertahanan dan keamanan di lapangan dalam berkolaborasi dan bersinergis dengan para tokoh-tokoh masyarakat di lapangan?