ASKARA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan sikap Amien Rais yang terkesan malah meminta agar Surya Paloh melakukan serangan balik ke pemerintah pasca ditetapkannya Johnny Gerardus Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan BTS 4G.

Menurut Habib Syakur, narasi Amien Rais yang meminta Surya Paloh melakukan fight back justru menunjukkan pemberantasan korupsi bukan concern penting dari Ketua Majelis Syuro DPP Partai Ummat sekaligus mantan Ketua MPR RI tersebut.

"Saya tidak melihat semangat anti korupsi dari Amien Rais dari statemennya yang meminta Surya Paloh fight back. Jadi saya tidak melihat ada semangat pemberantasan korupsi dari orang itu," kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin  (22/5).

Ulama asal Malang Raya ini menilai, sebagai politisi senior tentu semangat pemberantasan korupsi yang menjadi narasi unggulan ketika ada kasus korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejakgung maupun Mabes Polri.

"Kalau dia punya semangat itu (pemberantasan korupsi), tentu yang diminta adalah penuntasan kasus itu secara adil dan berdasarkan koridor hukum. Bukan malah memrovokasi dan menarasikan seolah penanganan kasus Plate itu politisasi hukum. Sesat pikir saya khawatirnya," ujar Habib Syakur.

Hormati Proses Hukum

Terkait dengan penetapan tersangka Johnny G Plate, Habib Syakur meyakini Kejagung tentu sangat mempertaruhkan reputasinya.

Apalagi, lanjut Habib Syakur, momentum penetapan tersangka mantan Sekjen Partai NasDem itu terjadi di momentum politik yang tentu cukup sulit menghindarkan asumsi negatif soal politisasi hukum.

"Jelas dampaknya dituding politisasi hukum. Tapi saya kira Kejaksaan Agung profesional, tak akan menetapkan tersangka jika tidak ada minimal 2 (dua) alat bukti kuat," yakin Habib Syakur.

Kemudian, tutur Habib Syakur, penetapan tersangka Johnny Plate tentu sangat mengganggu eskalasi politik Partai NasDem, umumnya kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

"Tentu akan mengganggu Anies dan koalisinya. Tapi dengan sikap NasDem dan Anies yang seolah merasa terdzalimi dengan diborgolnya Plate, justru langkah yang cukup keliru. Mereka rentan dituding pro korupsi dong," ucap Habib Syakur.

Oleh sebab itu dalam kasus ini, Habib Syakur meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang saat ini tengah dijalankan oleh Kejagung.

"Kita hormati saja kerja-kerja aparat penegak hukum kita. Bagi yang tidak terima, bisa melakukan pembelaan di meja hijau. Tidak perlu membangun opini liar yang justru membuat eskalasi sosial politik kita tidak baik," pungkas Habib Syakur.