ASKARA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menanggapi serius aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi Ansharu Syariah di Depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa timur beberapa waktu lalu.

"Organisasi Ansharu Syariah ini patut diduga dibentuk dari struktural gerakan pembebasan rakyat afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin atau eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," ujar Habib Syakur dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/4).

Habib Syakur menjelaskan, salah satu indikasi adanya afiliasi tersebut adalah penggunaan bendera bertuliskan kalimat tauhid, yang selama ini dipakai oleh eks-HTI serta eks-FPI.

"Ini (bendera Ansharu Syariah) adalah bendera yang dikibarkan HTI dan FPI dulu. Dan tulisan dalam bendera yang dipakai  kan simbol yang sakral, tapi disalahgunakan HTI dan pengasong khilafah," tukas Habib Syakur.

Habib Syakur pun mempertanyakan, kenapa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membiarkan hal ini terjadi.

Habib Syakur heran, kenapa Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim terkesan membiarkan, padahal kejadian semacam ini sudah berulangkali terjadi.

"Wali Kota Surabaya dan Pemerintah Jatim hanya pemcitraan saja. Padahal nyata-nyata Surabaya kecolongan dengan aksi yang mengarah pada tumbuh-kembangnya khilafah," tandasnya.

Karena itu, Habib Syakur meminta agar semangat juang arek-arek Suroboyo harus dihidupkan untuk melawan kemunculan penyebaran ajaran sesat khilafah, radikalisme dan intoleransi. Salah satunya Ansharu Tauhid yang mengibarkan bendera mirip dengan HTI.

"Memang kebebasan berpendapat dikedepankan, tapi kemunculan eks simpatisan HTI dan pengasong khilafah eksistensinya jangan diakui dong. Kan sudah dinyatakan terlarang," imbuh Habib Syakur.

Menurut Habib Syakur, seharusnya Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim dapat menjaga nama besar para pendiri NU, bagaimana para kiai yang berjibaku dan berjihad mempertahankan kemerdekaan RI. Merebut Kota Surabaya dari penjajah Belanda. Semangat itu harus dijaga dan dikedepankan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.

"Saya mengajak warga Surabaya agar meningkatkan kewaspadaan dan mari kita jaga Suroboyo. Janga semangat perjuangan 10 November kota Pahlawan," tandasnya lagi.

Lebih jauh Habib Syakur mempertanyakan keseriusan Forkompinda di Jawa Timur dan Kota Surabaya dalam melawan kemunculan simpatisan eks-HTI.

Kata Habib Syakur, jangan hanya mengandalkan swadaya mandiri masyarakat. Sebab kalau tak didukung Forkompinda tidak akan memiliki kekuatan penuh melawan penyebaran ajaran sesat anti-Pancasila.

Pada bagian akhir, Habib Syakur mendorong Presiden Jokowi agar memberikan kewenangan penuh kepada Densus 88 Antiteror Mabes Polri dalam melakukan pengawasan melekat terhadap pemerintah daerah terkait perkembangan aliran terorisme, radikalisme pro-khilafah eks HTI dan FPI.

Densus 88 tentu telah memetakan daerah-daerah yang subur bagi perkembangan aliran sesat khilafah tersebut.

"Presiden perlu memberi kewenangan penuh ke Densus 88 dan kemudian Densus 88 harus melakukan kerjasama dengan Menkopolhukam, Kemendagri dalam pengawasan daerah yang diduga menjadi target penyebaran khilafa itu," jelas Habib Syakur.