ASKARA - Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98) menyampaikan apresiasi terhadap Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan secara terbuka.

Dan berharap di Tahun 2023 KPK dapat mewaspadai dan fokus pada Pencegahan dan Penindakan Korupsi Politik yang dapat terjadi menjelang Pemilu 2024.

"Sebab, Korupsi Politik sangat berbahaya, dan menurut Mantan Hakim Agung RI, Artidjo Alkostar (Alm) sifat bahayanya lebih dahsyat dari Korupsi Biasa," tegas Hasanuddin Koordinator SIAGA 98 dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/12).

Meski Pemilu Legislatif, Presiden-Wakil Presiden dan Pilkada serentak di tahun 2024, namun prosesnya akan berjalan dimulai Tahun 2023, lanjutnya. 

"Penyuapan, perdagangan pengaruh (trading of influence), Persiapan Jual beli suara, Nepotisme/patronage dan pembiayaan kampanye tentu mulai akan terjadi sejak awal," katanya.

Sebab itu, kata Hasanuddin perlu dimonitoring, dicegah, dan ditindak. Calon Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah harus dipastikan bersih dari Korupsi Politik.

SIAGA 98 meminta KPK untuk:
Pertama, memastikan semua calon clear dan clean dari Korupsi dan tidak melakukan KORUPSI POLITIK menjelang dan pada saat PEMILU nanti.

Kedua, membentuk Satgas khusus (Satgasus) dalam pencegahan dan penindakan KORUPSI POLITIK.

Ketiga, membuat nota kesepahaman untuk bekerja sama dengan Partai Politik, agar partai politik dapat menerima masukan dari KPK dalam pencegahan sejak dini untuk tidak mencalonkan Calon Legislatif, Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden dan Kepala Daerah) yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara korupsi, dan/atau yang diduga akan melakukan KORUPSI POLITIK.

"Kami berharap KPK tidak terpengaruh intervensi pihak manapun dalam agenda pemberantasan KORUPSI POLITIK dan tetap menjunjung tinggi penegakan hukum semata. Fiat Justitia Ruat Caelum (hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh). Tegak Merah Putih!" pungkasnya.