ASKARA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan optimistis mampu mendekati target atau setidaknya mencapai 98 persen dari target sejuta produk UMKM yang masuk e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) agar bisa diakses kementerian/lembaga dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Sejumlah asumsi mendukung pencapaian 98 persen dari target 1 juta produk UMKM bisa masuk e-Katalog LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/12).

KemenKopUKM mencatat produk UKM dalam e-Katalog sampai dengan 21 Desember 2022 sudah mencapai sebanyak 916.392 produk atau naik 70 persen dibandingkan pada Agustus 2022.

Sementara dari sisi jumlah penyedia UKM tercatat sebanyak 42.405 atau naik 62 persen dari Agustus 2022.

“Rata-rata kenaikan produk UKM kurang lebih 15.000 setiap 2 hari, dengan asumsi tersebut diperkirakan akan mencapai 98 persen dari target 1juta produk,” katanya.

MenKopUKM menekankan bahwa pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di katalog elektronik (E-Katalog).

Kemenkop UKM juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat pelaku UMKM mendaftarkan produk di E-Katalog. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP.

Selain itu juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan Jakarta Convention Center pada April 2022.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan fokus pemerintah kini selain sudah mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa, sehingga akan terus mengajak UMKM lainnya bergabung memboyong produknya ke e-katalog.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan satu juta produk UMKM dan koperasi bisa masuk ke e-katalog hingga akhir 2022. Hal itu dilakukan guna menumbuhkan perekonomian Indonesia.

"Ini akan terus kita pastikan bagaimana UMKM yang sudah on boarding di E-katalog tersebut bisa (berkelanjutan)," ujar Presiden Jokowi.