Minggu, 19 Mei 2024 | 02:40
NEWS

Johnny Plate Pakai Nomor Amerika Serikat, Fadli Zon: Dia Tak Percaya Keamanan Siber di Indonesia

Johnny Plate Pakai Nomor Amerika Serikat, Fadli Zon: Dia Tak Percaya Keamanan Siber di Indonesia
Menkominfo Johnny G. Plate

ASKARA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate kini tidak lagi menggunakan nomor ponsel dengan kode +62 yang merupakan kode nomor untuk Indonesia. Ia kini memakai nomor ponsel dengan kode +1 yang merupakan kode nomor Amerika Serikat (AS).

Johnny mengganti nomor ponselnya setelah data pribadinya, termasuk nomor ponselnya, diretas dan dibocorkan ke publik oleh hacker dengan nama samaran Bjorka.

Bjorka juga membeberkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di media sosial sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekjen Partai NasDem itu.

Pergantina nomor ponsel Johnny ke nomor AS itu juga dicuitkan oleh Bjorka lewat akun twiternya.

"Mengapa Anda mengubah nomor telepon Anda menjadi nomor telepon kami pak? @PlateJohnny? Benarkah nomor Indonesia sudah tidak aman lagi digunakan?," cuit akun @bjorxanism, Senin (12/9).

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai Menkominfo Johnny G Plate yang kini menggunakan nomor Amerika Serikat menjadi bukti bahwa menunjukan pemerintah sendiri tak percaya dengan keamanan siber di dalam negeri.

"Punyanya Menkomifo saja saya lihat kan ada nomornya ganti, kalau tidak salah sekarang ganti nomor pakai nomor Amerika +1, kan artinya tidak ada kepercayaan juga kalau kita pakai +62 (kode telepon Indonesia)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Fadli lantas mempersoalkan, jika pejabat dan pemerintah bisa dengan mudahnya tak percaya, bagaimana dengan masyarakat yang masih memakai nomor ponsel Indonesia.

"Kalau Menkominfo saja pakai nomor Amerika, bagaimana rakyat? Kan tidak ada kepercayan terhadap nomor kita yang ada di dalam negeri," kata Fadli.

Fadli juga heran bahwa ada perorangan atau kelompok tak berinstitusi seperti Bjorka bisa meretas data pribadi pejabat negara dengan sangat mudah. Sebab itu, ia menekankan pemerintah khususnya Kemenkominfo harus evaluasi.

"Harusnya institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab. Itu kan mempermalukan. Masa satu atau beberapa hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang penting dalam institusi? Harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi," ungkapnya.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, permasalahan keamanan siber di Indonesia sudah sangat serius. Kemunculan hacker seperti Bjorka yang membongkar data pribadi para pejabat menunjukan kelemahan sistem keamanan siber di dalam negeri.

"Dalam konteks dunia siber, ini seperti terra incognito, seperti negara tak bertuan, mudah sekali diretas, dibobol, diintervensi. Ini persoalan yang sangat serius karena menyangkut harga diri," kata Fadli. 

Fadli menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab atas sejumlah kejadian kebocoran data seperti yang dilakukan hacker Bjorka. “Apabila tak diantisipasi akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait perlindungan data pribadi,” tandasnya.

Komentar