ASKARA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik tarif baru kawasan wisata Labuan Bajo khususnya di Pulau Komodo sebesar Rp3,75 juta. 

Wapres ke-10 dan 12 RI itu khawatir pemberlakuan tarif yang terlalu tinggi justru mengusik ketenangan daerah tujuan wisata Komodo.

"Dengan pemberlakuan tarif baru yang naik secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisata ke Labuan Bajo. Yang terkena imbasnya adalah dunia wisata," ungkap JK, dalam keterangan persnya, Sabtu (6/8). 

JK menjelaskan, selama ini Pulau Komodo sudah mendunia dan menjadi destinasi favorit yang menyedot ribuan wisatawan. 

Mantan Duta Pemenangan Komodo sebagai tujuh keajaiban dunia baru atau The New Seven Wonders pada 2012-2013 itu mengatakan, dengan tarif yang meningkat signifikan, hampir dipastikan jumlah wisatawan yang mendatangi kawasan tersebut bakal menurun.

"Sementara pada sektor tersebut banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya," kata dia.
 
JK menyebutkan sejumlah sektor yang diperkirakan bakal mengalami penurunan seperti perhotelan, kuliner, dan pelayaran. Begitu pun unit usaha usaha kecil masyarakat hingga nelayan penangkap ikan yang membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar ikut terkena imbasnya.

"Demikian halnya dengan penerbangan yang sebelumnya ramai, juga terancam kehilangan penumpang," ujarnya.

Menurut JK, pemberlakuan tarif ini perlu dievaluasi dan diturunkan. Dia mengusulkan agar tarif diturunkan menjadi Rp1 juta dengan kuota pembatasan pengunjung sebanyak 500 orang per hari.

"Jadi angka tersebut terukur dapat Rp500 juta tiap hari, dan perbulan bisa Rp15 milyar. Itu lebih pasti," katanya.

Dengan demikian, masyarakat tetap mendapat penghasilan karena hotel hidup, restoran hidup, dan lain lainnya semua memiliki efek.

"Dan kota Labuan Bajo bisa hidup kembali," ucapnya.

JK menyampaikan, berdasarkan pengalaman setiap orang berwisata ke wilayah seperti Pulau Komodo itu kemungkinan hanya sekali seumur hidupnya. Ketika mereka mengunjungi kawasan tersebut, harus memberikan ketenangan.

"Yang penting sudah pernah lihat. Jadi wisata itu harus memberikan ketenangan. Kalau di daerah wisata tidak tenang, ramai aksi demo, maka wisatawan tidak akan datang," tuturnya.

Sebelumnya, tarif baru masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi diberlakukan pemerintah, Senin (1/8).

Kini, tiket masuk ke TN Komodo menjadi Rp3,75 juta dari harga awal sebesar Rp150 ribu. 

Pemerintah juga membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata itu menjadi hanya 200 ribu orang per tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, kenaikan tarif itu menjadi upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus meningkatkan ekonomi pemerintah setempat lewat pariwisata.

"Begini. Jadi kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin (peningkatan) ekonomi lewat tourism, lewat wisatawan, ini harus seimbang," ujar Jokowi dalam keterangan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/7).

Dikatakan Jokowi, komodo tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, serta Pulau Padar. Khusus konservasi hewan reptil itu akan dilakukan di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Menurut Jokowi, wisatawan masih bisa melihat komodo di Pulau Rinca dengan tarif yang masih sama. Ia pun mengingatkan komodo yang tersebar di beberapa pulau itu sama, tak ada yang beda.

"Jadi kalau mau melihat komodo, silakan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa? Tetap. Tapi kalau mau 'wah pak, saya ingin sekali pak lihat yang di Pulau Komodo,' ya silakan tidak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda," ujarnya.

Jokowi mengatakan kenaikan tarif masuk TN Komodo tersebut juga usulan dari para pegiat lingkungan dan konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut.