Keuskupan Ruteng Nilai Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Kurang Tepat, Tekankan Pentingnya Pariwisata Holistik
ASKARA - Kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai tidak tepat.
Hal itu disampaikan Keuskupan Ruteng, Manggarai, Pulau Flores, NTT. Menurut Keuskupan Ruteng, kenaikan sebesar Rp3,75 juta itu kurang tepat dilakukan di tengah dunia pariwisata mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
"Kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo yang sangat drastis mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat," kata Vikjen Keuskupan Ruteng, Rm Alfons Segar, Pr dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/7).
Keuskupan Ruteng menegaskan hal itu terkait polemik kenaikan tarif masuk di Taman Nasional Komodo yang diprotes berbagai pihak di Kabupaten Manggarai Barat.
Alfons mengatakan, rencana kenaikan tarif dengan pertimbangan konservasi habitat komodo untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.
Namun, protes pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang terdampak memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kondisi perekonomian masyarakat yang baru menggeliat akibat pandemi Covid-19 ke dalam kebijakan pariwisata.
Menurut Alfons, Gereja Keuskupan Ruteng tidak pernah berhenti memperjuangkan pariwisata holistik yang mencakupi semua dimensi kehidupan dan kesejahteraan umum, sehingga Keuskupan Ruteng secara khusus mengusung tema pariwisata holistik dalam program pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2022.
"Melalui paroki dan lembaga gerejawi termasuk pelaku usaha wisata terus menerus terlibat untuk mengembangkan pariwisata holistik di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat dalam mengelola situs dan program pariwisata rohani dengan menggerakkan ekonomi kreatif pariwisata umat, menggalakkan pariwisata budaya dan mendorong pariwisata alam," terang Alfons Segar.
Gereja, kata Alfons, terlibat dalam menguatkan aspek spiritual dan etis umat sehingga dapat mengupayakan pariwisata yang beradab dan bermartabat serta menangkap dampak negatif yang timbul dari pariwisata.
"Kami menilai momentum kenaikan tiket tersebut kurang tepat karena dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores pada umumnya sedang bangkit dari keterpurukan karena pandemi Covid-19 bahkan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo yang sangat drastis itu mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat," jelas Alfons Segar.
Alfons mengatakan, kebijakan publik seperti itu mestinya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah dialog dan uji publik yang intensif.
"Selain kajian akademik juga harus ada kajian sosial yang mempertimbangkan dampak ekonomis, politis, kultural dan ekologis dari kebijakan itu," kata Alfons Segar.
Keuskupan Ruteng mengimbau kepada semua pihak untuk membangun dialog dalam menangani isu-isu sosial bersama dalam pembangunan pariwisata.
Komentar