ASKARA - Sebanyak 77,8 persen masyarakat disebut merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga ketersediaan barang dan menekan inflasi.

Hal itu diketahui berdasarkan survei Polmatrix Indonesia dengan rincian, 71,1 persen merasa cukup puas dan 6,7 persen di antaranya sangat puas.  

Hasil survei itu menunjukkan, 20,5 persen masyarakat merasa tidak puas, perinciannya 18,0 persen kurang puas, 2,5 persen sangat tidak puas. Kemudian, 1,7 persen tidak tahu/tidak jawab.

"Di tengah naiknya harga sejumlah komoditas, publik merasa puas karena melihat kinerja Jokowi dalam menjaga ketersediaan barang dan menekan inflasi," ujar Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto dalam keterangannya, dikutip Senin (27/6). 

Menurut penilaian Dendik, rekam jejak Jokowi sejak menjabat kepala daerah di Surakarta dan DKI Jakarta terlihat dalam mengendalikan inflasi.  

Ketika debat Pilpres 2014, Jokowi menekankan pentingnya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) pada saat memimpin pemerintahan.

Begitu terpilih sebagai presiden, Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam arus logistik. 

Kini, lanjut Dendik, seluruh jaringan Tol Transjawa sudah terhubung, dilanjutkan dengan di pulau-pulau lain, serta moda transportasi lainnya. 

Demikian pula dengan infrastruktur untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan bendungan dan saluran irigasi. 

"Tidak terbayangkan bagaimana situasi pandemi dan inflasi jika Jokowi tidak menggeber infrastruktur sejak periode pertama memerintah," ucap Dendik.  

Menurut dia, meskipun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi, publik melihat pemerintah bekerja untuk melayani masyarakat.

"Hasilnya kepuasan publik tetap tinggi meskipun cenderung stagnan atau kemungkinan terkoreksi," ujarnya. 

Lantaran itu, Dendik mengingatkan pemerintah tetap menjaga agar inflasi tidak terus membayangi. 

"Rencana Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang menjadi sangat strategis dengan kapasitas Indonesia sebagai Presidensi G20," kata Dendik.

Dia memandang pemerintah perlu mengefektifkan kinerja lembaga-lembaga terkait dengan pangan, baik lintas sektor kementerian dan nonkementerian maupun BUMN pangan, agar rantai pasok tidak mudah terganggu oleh faktor domestik maupun global.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 16 Juni 2022-21 Juni 2022 dengan melibatkan 2.000 responden mewakili 34 provinsi.  

Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error 2,2 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.(ant/jpnn)