ASKARA - Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, Judilherry Justam membeberkan borok Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kewenangan yang berlebihan.

Justam mengatakan, ketidakpuasan anggota IDI terhadap kewenangan IDI yang berlebihan sudah dirasakan sejak tahun 2013.

Ketika itu, kata dia, IDI berusaha meloloskan dokter-dokter yang tidak lulus uji kompetensi yang ditolak dokter Pandu yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI).

"Dokter Pandu dipecat sehingga IDI membentuk pengurus yang baru untuk menggampangkan, memuluskan upaya meloloskan dokter-dokter yang tak lulus uji kompetensi," ungkap Justam dalam perbincangan talkshow Hotroom bersama Hotman Paris Hutapea di MetroTv, Rabu malam (18/5). 

Pihaknya, kata Justam, menilai ada kewenangan IDI yang berlebihan. Dia mencontohkan, UU Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa organisasi profesi itu adalah IDI adalah keliru dan tidak lazim undang-undang menyebutkan nama organisasi. 

"Dan saya harus mengatakan, tidak ada contohnya di negara manapun di dunia ada produk legislasi ataupun regulasi yang menyebutkan nama organisasi sebagai nama di undang-undang," ujarnya. 

Selanjutnya, Justam mengkritisi KDPI yang dijadikan underbow IDI atau subordinat dari IDI. Padahal, kolegium bersifat independen. Kolegium itu mengurus pendidikan, IDI mengurus profesi, etika, praktek dan kesejahteraan anggota. 

"Dia berbeda, masing-masing harus jalan sendiri sehingga terjadi mekanisme check and balancing. Tapi kolegium ditempatkan di bawah IDI. Jadi IDI pun ikut merambah ke bidang pendidikan dan ini tidak tepat," katanya. 

Sementara, mantan Pengurus Besar IDI, Pandu Riono mengakui, saat menjabat sebagai Ketua KDPI dirinya diminta meloloskan dokter-dokter yang tak lulus uji kompetensi sehingga bisa mendapatkan sertifikat. 

Awalnya, Pandu menjelaskan fungsi dari kolegium yang memberikan sertifikat kompetensi dokter yang sudah lulus ujian kompetensi dokter. 

Kata dia, banyak fakultas kedokteran yang didirikan di Indonesia tidak bermutu, tidak sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Sebagian besar motivasinya adalah uang, komersialisasi pendidikan dokter.

"Dan sebagian, tidak lulus bahkan sampai berkali-kali ujian kompetensi. Karena tidak lulus, tidak bisa diberikan sertifikat kompetensi dokter. Bila tidak punya sertifikat kompetensi dokter maka tidak bisa terdaftar dalam konsil kedokteran Indonesia, tidak diizinkan untuk praktek karena untuk melindungi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia," terangnya.

Waktu itu, ungkapnya, pengurus PB IDI meminta mengharapkan "dibantu".

"Saya bilang, saya bantu, saya mentoring dan kemudian ada ujian khusus bagi mereka. Tapi yang diinginkan adalah "dibantu diputihkan", kalau ujian dipermudah. Saya tidak mau karena kita mempunyai kualitas yang harus dipertahankan, bukan demi saya, bukan demi siapa-siapa tapi ketika seorang dokter diizinkan berpraktek bila tidak kompeten itu membahayakan keselamatan jiwa rakyat Indonesia," katanya. 

Skandal dalam tubuh IDI itu, kata Pandu, terjadi sampai sekarang dimana, banyak yang diberikan kelulusan bagi reteker yang tidak lulus uji kompetensi.

Idealnya, Pandu Riono melaporkan hal itu kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Tapi, kata dia, Konsil Kedokteran Indonesia bagian dari konspirasi dengan PB IDI itu sendiri.  

"Kalau demikian, ada dokter di Indonesia yang diberikan izin praktek dan diketahui Konsil Kedokteran Indonesia dan itu bisa membahayakan keselamatan rakyat. Tapi yang terjadi adalah bagaimana misi itu menurut saya tidak tepat, tidak akurat sebagai organisasi profesi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.

"Itu yang saya kritik terhadap IDI dan saya ungkap terbuka ke masyarakat dengan tulisan, buku dan komik yang menjadi jejak sejarah bahwa dalam suatu periode organisasi profesi dokter Indonesia pernah melakukan kesalahan yang sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat Indonesia," pungkasnya.