ASKARA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim meminta proyek pengadaan gorden rumah dinas seharga Rp43,5 miliar dievaluasi hingga dicek. 

Di sisi lain, Luqman Hakim juga mengakui jika kondisi gorden rumah dinas sudah tidak layak digunakan.

Luqman mengaku, telah mengganti sendiri gorden di rumah dinasnya. Namun, dia menyarankan agar BURT DPR dan Sekretariat Jenderal DPR melakukan evaluasi, serta mengecek ulang seluruh rumah dinas DPR. 

"Contoh, rumah dinas yang saya gunakan, tidak perlu diganti gordennya karena sudah saya ganti sendiri dengan biaya saya sendiri pada tahun 2020 yang lalu. Hanya satu kamar di rumah dinas saya yang belum saya ganti," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (11/5). 

Menurut Luqman, ongkos gorden yang digantinya untuk rumah dinas anggota DPR lebih murah daripada yang dianggarkan oleh Kesekjenan DPR. Di mana Kesekjenan DPR menggarkan setiap rumah dinas gordenya sebesar Rp80 juta.

"Sekedar informasi, dari seluruh penggantian gorden di rumah dinas saya (minus 1 kamar) total biaya yang saya keluarkan hanya sekitar Rp30 juta. Jauh di bawah harga yang direncanakan pihak kesekjenan DPR saat ini," ungkap Luqman.

Terkait kontroversi proses lelang dan penentuan perusahaan pemenang, Anggota Komisi IX DPR RI ini pun menyarakankan agar pihak kesekjenan DPR membuka secara gamblang dan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan. 

Sehingga, masyarakat dapat menerima secara rasional besarnya anggaran yang ditawarkan perusahaan pemenang tender. 

Menurutnya, sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya gorden seperti apa yang akan dibeli dengan harga di atas Rp80 juta untuk setiap rumah dinas DPR.

"Selama pihak Kesekjenan DPR tidak dapat memberi penjelasan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan, saya minta proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR tahun ini dibatalkan, meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender," jelas Luqman.

Dikatakan Luqman, tanpa penjelasan yang masuk akan dari Kesekjenan DPR ihwal gorden di rumah dinas ini maka masyarakat bakal terus memberikan nilai negatif kepada parlemen.

"Tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, maka proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR. Saya yakin banyak teman-teman anggota DPR yang merasa malu masalah gorden ini jadi kontrovers negatif di tengah masyarakat," pungkasnya.